JAKARTA — Gairah konsumsi masyarakat harus terus terjaga demi menumbuhkan perekonomian. Demikian pendapat para pelaku usaha.
Karena itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah bersedia memberikan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai.
Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana menegaskan bahwa prediksi turunnya pertumbuhan ekonomi dapat diredam dengan konsumsi.
Dengan meringankan PPN, menurut dia, konsumsi masyarakat akan tumbuh. Tetapi, dia juga sadar PPN berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Maka, jika PPN dibebaskan, penerimaan negara akan berkurang.
“Maka, solusinya adalah insentif PPN diberikan dalam jangka waktu tertentu pada masa pemulihan ekonomi. Angkanya pun jangan terlalu besar agar tidak merusak keuangan negara,” jelasnya Rabu (8/7/2020).
Menurut dia, ada beberapa sektor yang layak dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan PPN. Salah satunya, PPN antarkorporasi pada rantai pasok (supply chain).
Selama ini, perusahaan yang membeli pasokan dari perusahaan lain untuk proses produksi dikenai PPN.
Jika insentif PPN untuk korporasi ditanggung pemerintah, khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM), ongkos produksi akan lebih ringan. Dengan demikian, harga jual produk juga lebih murah. “Ini akan berimbas langsung pada konsumen,” tuturnya.
Keringanan PPN juga bisa diberikan untuk sektor logistik. Danang mengungkapkan bahwa biaya logistik yang ditanggung pengusaha cukup besar. Yakni, rata-rata 27 persen dari total biaya produksi.
Dari biaya logistik tersebut, ada juga PPN yang harus ditanggung korporasi. “PPN pada sektor logistik tentu berpengaruh terhadap penurunan ongkos yang berdampak pada harga jual ke konsumen,” ucapnya.
Sementara itu, insentif cukai bisa menjadi alternatif stimulus bagi industri. Khususnya yang bisa berinovasi untuk mengurangi dampak negatif produk kena cukai. Kebijakan tersebut dapat mengatur pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih baik.
Sumber: Radarbogor.id
WA only
Leave a Reply