Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal merombak desain stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang realisasi penyerapannya masih rendah serta belum optimal.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan saat ini pihaknya masih menyisir program mana yang masih mandek dan perlu didesain ulang atau bahkan diganti dengan yang baru.
“Kami sekarang sedang menyisir program mana yang kemungkinan besar tidak akan menggunakan anggarannya lalu kalau itu sudah diketahui akan kami ubah programnya, atau ganti dengan program yang sudah berjalan sehingga uang itu akan mengalir ke masyarakat,” ujarnya dalam webinar Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7).
Ia mengatakan salah satu program yang menkanismenya kemungkinan dirombak adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja bergaji kurang dari Rp200 juta demi mengurangi beban mereka dari tekanan corona.
Menurutnya, selama ini insentif ini belum dijalankan optimal oleh pengusaha. Insentif tersebut, kata Febrio, sejatinya merupakan cash transfer dari pemerintah ke pekerja yang selama ini sudah membayarkan pajaknya secara individu yakni karyawan dengan pendapatan di bawah Rp200 juta per tahun.
“Ini adalah insentif kelas menengah sebenarnya. Ada masalah teknis yang perlu segera kami perbaiki. Harapannya gerakan kami ubah desainnya dengan lebih baik sehingga uangnya akan lebih banyak dan dapat cepat mengalir ke masyarakat,” imbuh Febrio.
Meski masih seret, Febrio optimistis beberapa insentif berjalan sesuai harapan. Salah satunya, program perlindungan sosial seperti sembako dan BLT.
Ia yakin insentif itu bisa terserap 100 persen hingga akhir 2020. “Karena ini kan bayarnya bulanan, sehingga dekati akhir tahun akan stand well,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan penyerapan anggaran penanganan virus corona sampai kini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data yang ia terima per 23 Juli 2020, total serapan anggaran baru mencapai 19 persen.
Ia merinci dari realisasi anggaran untuk perlindungan sosial mencapai 38 persen. “Ini termasuk penempatan dana di Himbara (Himpunan Bank Negara) Rp30 triliun,” kata Jokowi.
Kemudian, serapan anggaran untuk sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen. Dukungan untuk sektoral dan daerah juga baru terserap sebesar 6,5 persen.
Sementara insentif untuk dunia usaha baru terserap 13 persen.
Sumber : CnnIndonesia.com
WA only
Leave a Reply