Dampak Lambannya Putusan Pajak Mobil Baru 0%, Penjualan Bisa Anjlok

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak mobil baru. Saat ini, Kementerian Perindustrian mengusulkan wacana pajak mobil baru 0% kepada Kementerian Keuangan.

Namun, sejak wacana tersebut digulirkan, belum ada kejelasan pasti tentang relaksasi pajak mobil baru nol persen itu. Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pihaknya sedang mengkaji wacana tersebut.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier, berharap agar keputusan ini jangan terlalu lama.

“Kita berharap kementerian keuangan jangan terlalu lama untuk mengakomodasi ini. Jadi semakin cepat semakin bagus sehingga ekonomi kita semakin bisa bergerak lebih lancar lagi. Penjualan itu adalah akibatnya, pasti terdorong untuk naik sehingga utilitas pabrik otomotif kita meningkat, Jadi nilai tambah dari situ sangat besar kepada ekonomi,” ujar Taufiek dalam wawancara bersama CNNIndonesia TV.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Kukuh Kumara. Dia bilang, jika keputusan pajak mobil baru 0% tidak dipastikan segera, dampaknya malah bikin penjualan mobil jadi anjlok.

“Kebijakan ini perlu segera dieksekusi supaya masyarakat tidak menunggu supaya mendapatkan kepastian berapa stimulusnya itu, berapa yang bisa didapatkan yang akan dinikmati oleh masyarakat,” kata Kukuh dalam kesempatan yang sama.

“Industri kita tidak meminta subsidi tapi mengarahkan ke relaksasi tadi. Dan kepastian, supaya masyarakat tidak wait and see menunggu kapan beli mobil. Menunggu turunnya pajaknya, malah akibatnya nanti menurunkan kinerja penjualan yang kecenderungannya sudah mulai membaik. Jadi ini yang kita harapkan segera diputuskan sehingga kita tidak kehilangan momentum pemulihan ekonomi kita tadi,” ujar Kukuh.

Sebelumnya, pengamat otomotif Bebin Djuana juga menyampaikan hal serupa. Bebin mewanti-wanti, keputusan yang belum pasti ini malah bisa menjadi kontraproduktif sehingga masyarakat yang sudah punya uang untuk beli mobil malah menunggu kepastian harga mobil turun.

“Jelas yang sudah merasa cukup tersedia budget-nya untuk melakukan pembelian akan ngerem. Jadi ketika isu ini beredar begitu cepat di masyarakat, tentunya perlu berita hasil akhirnya itu bagaimana, diterima atau nggak,” kata Bebin.

“Mereka (konsumen yang sudah punya budget untuk beli mobil) akan beranggapan, ‘Jangan (beli mobil dulu) deh, mungkin bulan depan keluar peraturan (terkait relaksasi pajak),’” ujar Bebin.

Sementara itu, Taufiek mengungkapkan, usulan relaksasi pajak mobil baru ini penting mengingat industri otomotif menyumbang PDB hampir sebesar 10%. Jadi, kata Taufiek, kalau sektor otomotif bergerak, semua sektor juga ikutan bergerak.

“Industri ban, petani karet juga bergerak, industri kain yang ada di dalamnya bergerak. Dan itu ada sekitar 1,5 juta orang dari ekosistem otomotif ini bekerja di situ,” ujar Taufiek.

“Jadi kalau semua orang bekerja, mendapatkan pendapatan, uangnya bisa dibelanjakan ke ekonomi, ini kan semuanya akan bergerak. Jadi kalau masalah penjualan itu adalah bagian kecil. Tapi tujuan besarnya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan, instrumen apa yang paling tepat untuk mengungkit semua itu. Salah satunya adalah otomotif karena perannya sangat besar di ekonomi kita,” sambung Taufiek.

Sumber : detik.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only