Dorong Pengembangan Obat Asli RI, Pemerintah Beri Insentif Pajak 300 Persen

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro terus mendorong pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di industri kesehatan dalam negeri. Salah satunya dengan menyediakan insentif menarik bagi perusahaan farmasi yang melakukan kegiatan Research and Development (R&D) tentang OMAI.

“Dalam melakukan riset dan pengembangan investasi, menyatakan adanya super tax deducation sampai 300 persen bagi perusahaan yang melakukan kegiatan R&D. Salah satunya atas OMAI,” ujar dia dalam webinar bertajuk Pengembangan OMAI untuk Kemandirian Obat Nasional, Jumat (6/11).

Menteri Bambang mengatakan, insentif khusus di sektor perpajakan ini dimaksudkan untuk memperluas kegiatan penelitian terkait pemanfaatan OMAI. Mengingat saat ini kegiatan penelitian terkait OMAI di Indonesia masih terhitung minim. Lantaran diperlukan waktu yang panjang untuk menyesuaikan dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan biaya yang tidak murah selama proses penelitian berlangsung.

“Sehingga OMAI dapat disejajarkan dengan bahan baku obat kimia yang merajai pasaran,” tegasnya.

“Karena memang banyak pihak yang melaporkan bahwa melakukan riset dan pengembangan uji klinis itu lama, juga memang biayanya mahal. Akhirnya memang pengembangan OMAI sampai tahap akhir terganggu,” tambahnya.

Maka dari itu, dia meminta partisipasi dari kementerian/lembaga terkait untuk bersama-sama mendukung program penelitian atas OMAI di Indonesia. Khususnya BPOM yang diharapkan dapat memandu kegiatan penelitian tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dari riset kita bisa identifikasi obat herbal untuk sesuai dengan fitoformaka. Sayang sekali kalau potensi herbal yabg besar ini hanya menjadi catatan saja. Artinya tidak digunakan kita,” tutupnya.

Industri Obat Dibiarkan Tak Berkembang Agar Impor Jalan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membeberkan alasan Indonesia masih harus mengimpor bahan baku obat serta alat kesehatan dari luar negeri. “Menyangkut dengan alat kesehatan, saya setuju sekali. Saya dulu waktu pengusaha 90 persen alkes kita ini impor. Ini sengaja memang,” ujar Bahlil dalam rapat virtual bersama DPR.

Menurut Bahlil, sejak dulu memang ada yang sengaja melakukan pembiaran agar industri kesehatan tidak dibangun di dalam negeri. Dia bahkan mengakui, sudah mengetahui adanya permainan impor obat sejak 2006.

“Dari dulu saya juga salah satu pengusaha tahun 2006, itu main barang ini. Aku tahu betul ini barang permainannya bagaimana. Sengaja ini industrinya tidak dibangun,” jelasnya.

Sumber: Merdeka.com