JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penerimaan pajak tahun ini berpotensi tidak tercapai. Hal ini dikarenakan wajib pajak, baik institusi maupun perorangan, tertekan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan pemerintah menargetkan penerimaan negara tahun ini sebesar Rp1.699 triliun. Angka itu sudah direvisi dari target awal yang mencapai Rp1.760 triliun.
Perubahan postur APBN 2020 tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 terkait Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
Sementara, penerimaan dari sisi perpajakan hanya ditargetkan sebesar Rp1.404 triliun. Target perpajakan tahun ini terbilang rendah.
“Ini adalah penerimaan perpajakan yang redah karena memang mengalami kontraksi dan ini pun masih ada risiko tidak tercapai karena ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan,” tutur Ani dalam Diskusi Virtual Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan, Kamis (19/11).
Di sisi lain, jumlah belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.739 triliun. Alhasil, ada potensi defisit APBN mencapai Rp1.039 triliun atau 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kami perkirakan APBN defisit 6,34 persen, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani covid-19 dan bantu masyarakat,” kata Ani.
Sebagai informasi, realisasi penerimaan negara hingga September 2020 sebesar Rp1.159 triliun. Angka itu turun 13,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara, belanja negara tumbuh 15,5 persen menjadi Rp1.841 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp682,1 triliun hingga September 2020.
Kamis,19 November 2020
Sumber: CNNIndonesia.com
WA only
Leave a Reply