JAKARTA — Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan permasalahan data di Indonesia disebabkan jumlah orang yang membayar pajak sedikit. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara maju yang mayoritas penduduknya telah memenuhi kewajiban perpajakan.
“Dengan semua bayar pajak, semua data mereka tercatat. Jadi, pada saat terjadi krisis, terjadi problem, pemerintah mau kembalikan uang mereka lewat jalur itu lagi, di kita jumlah pembayar pajak itu sedikit,” ujarnya dalam acara Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan, Kamis (10/12).
Permasalahan data tersebut membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi ini terkendala. Pasalnya, pemerintah hanya mengantongi angka penduduk miskin penerima bansos maupun UMKM, tetapi tidak memiliki data detailnya.
“Data mengenai siapa yang miskin di Indonesia secara detail kami belum pernah sebelumnya, UMKM juga. Kami hanya menyebutkan angkanya sekian, tapi tercatatnya itu tidak ada. Kami hanya menyatakan banyak,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengakui jika penyaluran bansos pada masa pandemi ini masih belum sempurna. Namun, ia menyatakan jika penyaluran bansos tersebut adalah paling besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kita bisa melihat, belum pernah bantuan pemerintah semasif ini diberikan kepada kelompok menengah ke bawah. Sudah sampai hampir 110 juta penyaluran dari bantuan ini, bahwa belum semua sempurna, iya,” ucapnya.
Untuk diketahui, pemerintah ready viewed menyiapkan anggaran penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi sebesar Rp695,2 triliun. Hingga 25 November 2020, realisasinya mencapai Rp431,54 triliun per setara 62,1 persen dari pagu anggaran.
Penyerapan paling banyak terjadi di sektor perlindungan sosial, yakni Rp207,8 triliun. Ini berarti, pemerintah sudah mengucurkan dana untuk perlindungan sosial 88,9 persen dari total pagu penyesuaian Rp233,69 triliun.
Jumat, 11 Desember 2020
Sumber: CNNIndonesia.com
WA only
Leave a Reply