Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap semua badan usaha milik negara (BUMN) dapat melakukan integrasi data perpajakan dengan Ditjen Pajak (DJP).
Dengan adanya integrasi, sambungnya, data akan secara langsung terkoneksi. Langkah ini akan memudahkan dari sisi BUMN sebagai wajib pajak dan DJP. Integrasi data tersebut sangat penting, terutama dalam konteks ekstensifikasi jenis pajak pertambahan nilai (PPN).
“Jadi, supaya dia real time connection dengan DJP. Itu nanti dia [BUMN] akan bikin invoice enggak perlu di-print lagi karena semuanya dalam bentuk elektronik. Kuncinya adalah semua pihak yang melakukan transaksi dengan BUMN yang sudah connecting ini mesti tercatat NPWP-nya,” katanya.
Adanya integrasi data perpajakan tersebut, sambungnya, juga akan mendorong kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para supplier atau rekanan pihak ketiga perusahaan pelat merah. Dengan demikian, semua pelaku usaha masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan.
Hingga akhir tahun lalu, DJP gencar menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan BUMN. Tercatat ada 14 BUMN yang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dan 6 BUMN yang sudah masuk dalam tahap general ledger tax mapping.
Keenam entitas bisnis pelat merah tersebut antara lain PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, Pelindo III, Pegadaian, dan Bio Farma. Adapun anak perusahaan Telkom Indonesia yaitu Infomedia Nusantara juga sudah masuk program general ledger tax mapping.
“Kalau saya sih penginnya, idealnya, semua BUMN begitu. Habis itu, kalau ada swasta yang mau, jauh lebih bagus lagi. Jadi real time connection-nya itu akan jadi basis data. Bukan hanya DJP yang dapat data tapi unit usahanya itu jadi lebih simpel. Semua compliance PPN-nya ada di sana,” imbuh Suahasil.
Anda juga bisa menyimak hasil wawancara DDTCNews dengan Suahasil dalam Fokus Bangkit dari Resesi. (kaw)
Sumber : ddtc.co.id, Rabu 6 Januari 2021
WA only
Leave a Reply