Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Lisbon. Langkah penangguhan rencana Amerika Serikat (AS) terkait dengan pengenaan tarif tambahan kepada Prancis sebagai respons adanya digital services tax (DST) menjadi pertanda baik bagi proses perundingan pajak internasional.

Menkeu Portugal Joao Leo menyambut baik langkah AS tersebut. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya meredakan risiko perang dagang tapi juga pertanda AS akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

“Ini pertanda baik dan menunjukkan kesediaan AS untuk merundingkan kompromi dengan Uni Eropa,” katanya, dikutip pada Senin (18/1/2021).

Leo mengharapkan langkah kerja sama antara Uni Eropa dan AS bisa meningkat pada era kepemimpinan Joe Biden. Dia memaparkan langkah konstruktif tersebut ditandai dengan kembalinya AS dalam proses perundingan konsensus pajak ekonomi digital di bawah koordinasi OECD.

Menurutnya, agenda pencapaian konsensus pajak digital merupakan salah satu target Portugal di kursi Kepresidenan Dewan Eropa sampai dengan Juni 2021. Leo menerangkan AS mempunyai peran sentral untuk menentukan konsensus akhir bagi reformasi perpajakan internasional.

Dia menegaskan dukungan kuat Uni Eropa untuk merampungkan konsensus pajak ekonomi digital pada tahun ini. Namun, Leo tidak menutup pintu bagi opsi alternatif jika konsensus kembali gagal tercapai pada tahun ini.

“Harapan kami, semua pihak bisa menyetujui kesepakatan pada tingkat OECD. Jika karena alasan tertentu konsensus yang ditawarkan OECD tidak dapat disetujui maka kami harus memiliki suatu alternatif kebijakan,” ujarnya.

Leo menerangkan agenda prioritas lain dari Portugal adalah meloloskan proposal pajak transaksi keuangan dan perpajakan untuk transformasi ekonomi hijau. Menurutnya, kedua proposal ini juga penting bagi internal Uni Eropa dan menjadi salah satu isu yang paling sulit untuk disepakati oleh semua negara anggota.

“Kami memprioritaskan pembahasan tentang bagaimana dana stimulus ekonomi bisa dikembalikan. Semua negara harus melihat solusi apa yang bisa dikompromikan. Semua masalah perpajakan sulit dicapai kesepakatan karena diperlukan suara bulat,” imbuhnya, seperti dilansir Tax Notes International.

Sumber : ddtc.co.id, Senin 18 Januari 2021