Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja daerah mencapai Rp 1.088,7 triliun atau 100,94 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.
Meski realisasinya tembus dari pagu, Sri Mulyani mengatakan kinerja belanja daerah tahun ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan 8,4%.
“Dilihat dari kinerja belanja daerah cukup bagus, kita lihat pada akhir Desember bisa tercapai 100,94% terhadap alokasi APBD yaitu Rp 1.088,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara virtual, Selasa (19/1/2021).
Sri Mulyani memastikan, realisasi kinerja belanja daerah pada tahun 2020 pun berhasil mengurangi beban dan dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19.
Untuk belanja pegawai realisasinya sebesar Rp 386,3 triliun, belanja barang jasa sebesar Rp 279,1 triliun, belanja modal sebesar Rp 147,9 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 275,3 triliun. Dengan begitu, realisasi kinerja belanja daerah sebesar Rp 1.088,7 triliun di tahun 2020.
Jika dilihat dari fungsinya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan kinerja belanja daerah mampu menggambarkan kondisi nasional di mana untuk bidang kesehatan realisasinya mencapai Rp 181,3 triliun atau meningkat 8,5%. Lalu, belanja lainnya juga meningkat 47,9% dari Rp 6,6 triliun di 2019 menjadi Rp 9,7 triliun tahun 2020.
Sementara belanja pelayanan umum turun 5,9% menjadi Rp 369,2 triliun, ketertiban dan keamanan turun 13,5% menjadi Rp 13,8 triliun, belanja sektor ekonomi turun 26,9% menjadi Rp 54 triliun, dan lingkungan hidup turun 24,8% menjadi Rp 17,7 triliun.
Selanjutnya, dikatakan Sri Mulyani, untuk belanja perumahan dan fasilitas umum turun 21,6% menjadi Rp 116,3 triliun, pariwisata dan budaya turun 38,1% menjadi Rp 5,4 triliun, pendidikan turun 9,8% menjadi Rp 307,1 triliun, dan perlindungan sosial turun 9,8% menjadi Rp 14,2 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut penurunan belanja daerah ini tidak berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Sebab, pemerintah pusat melalui APBN banyak memberikan bantuan sosial selama pandemi COVID-19.
“Ini jangan ditarik kesimpulan seolah-olah masyarakat mengalami dampaknya. Karena banyak sekali belanja-belanja pendidikan, perlindungan sosial, ekonomi itu pemerintah pusat melakukan kenaikan yang sangat besar,” ungkapnya.
Sumber: Detik.com, Selasa 19 Januari 2021
WA only
Leave a Reply