Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi terakhir pembahasan pajak perusahaan digital di forum negara-negara G20. Menurutnya, pembahasan pajak perusahaan digital masih belum rampung. Sebab pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya dipimpin oleh Donald Trump memilih keluar dari pembahasan.
“Waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses, tiba-tiba tidak mau mengikuti,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).
Sri Mulyani menjelaskan, dalam pembahasan ini, pajak digital yang dimaksud adalah mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan yang memiliki platform digital yang digunakan di berbagai negara. Hal itu disebut rumit karena perusahaan digital yang tak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau kantor fisik di suatu negara, namun produknya digunakan di negara tersebut.
“Tidak secara fisik ada, bagaimana membagi profitabilitas antarnegara, yang mana disebut sebagai overhead yang justify, yang mana yang masuk property rights, yang mana yang termasuk revenue atau pendapatan yang di-generate dari pendapatan di suatu negara. Itu semuanya sedang di dalam pembahasan dan negosiasi yang sangat sengit, sangat ketat,” jelasnya.
Sehingga, Sri Mulyani berharap pada forum G20 berikutnya, dengan pemerintahan AS yang baru, yaitu Presiden Joe Biden dapat diajak kembali membahas pajak digital.
“Sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu,” ungkapnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga berharap, tahun 2022 mendatang Indonesia dapat menjadi tuan rumah negara-negara G20. Sehingga, pemerintah akan berupaya keras membahas pajak digital dalam forum antarnegara tersebut.
“Kita fokusnya bagaimana taxation untuk digital bisa tercapai. Mengenai digitalisasi tax itu. Karena kami tahu sekarang ini kita semua saling lihat,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com. Selasa, 2 Februari 2021.
WA only
Leave a Reply