Pemerintah merilis aturan pelaksana bidang perpajakan UU Cipta Kerja. Ada pula beleid mengenai insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas kendaraan bermotor tertentu, serta insetif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun.
Pemerintah juga merilis beleid mengenai tata cara pengajuan permohonan penggunaan nilai buku, tarif sanksi bunga dan imbalan bunga Maret 2021, keputusan waktu berlaku efektif pembaruan instansi vertikal DJP, serta pelaksanaan persidangan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Pajak mulai 29 Maret 2021.
Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.05 No.4, Maret 2021 bertajuk Implementing Regulation of the Taxation Cluster in Job Creation Law and VAT Incentives for Landed Houses and Flats. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.
- Aturan Pelaksana Bidang Perpajakan UU Cipta Kerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan pelaksana bidang perpajakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Aturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021.
Beleid yang berlaku mulai 17 Februari 2021 ini terdiri atas 119 Pasal yang tersegmentasi ke dalam enam bab pembahasan. Secara garis besar, ruang lingkup pengaturan dalam PMK 18/2021 ini mencakup ketentuan di bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta KUP.
- Kebijakan Insentif Pajak di Bidang Usaha Penanaman Modal
Pemerintah merilis Peraturan Presiden No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid ini salah satunya mengatur mengenai penanaman modal pada bidang usaha prioritas yang bisa memperoleh insentif fiskal dan nonfiskal.
- Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas Kendaraan Bermotor Tertentu
Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021, pemerintah resmi memberikan insentif PPnBM DTP atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang tergolong mewah. Insentif ini diberikan atas PPnBM yang terutang pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021.
Sehubungan dengan terbitnya PMK 20/2021, pemerintah merilis Keputusan Menteri Perindustrian No. 169/2021. Beleid yang berlaku mulai 26 Februari 2021 ini menetapkan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh insentif PPnBM DTP beserta persyaratannya.
- Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun
Insentif tersebut diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021. Beleid ini berlaku mulai 1 Maret 2021. Adapun PPN DTP tersebut diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.
- Pembaruan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Terkait Merger, Pemekaran, dan Pengambialihan Usaha
Pembaruan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021. Beleid ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 18 Februari 2021. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ/2008.
- Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga Maret 2021
Melalui Keputusan Menteri Keuangan No.13 /KMK.10/2021 pemerintah memerinci tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- Imbauan Pengajuan Ulang Permohonan SKB PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 9/2021
Melalui Pengumuman No. PENG-2/PJ.09/2021, DJP menyampaikan imbauan mengenai pengajuan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 impor berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021.
- Imbauan untuk Wajib Pajak yang Menggunakan Jasa Pengisian SPT Tahunan
Melalui Pengumuman No. PENG-3/PJ.09/2021, DJP menyampaikan imbauan kepada wajib yang menggunakan jasa pengisian SPT Tahunan. Imbauan tersebut salah satunya agar wajib pajak memastikan pihak yang diberikan kuasa pengisian SPT Tahunan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung dari Luar Negeri di Lingkungan DJP
Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-529/PJ/2020, otoritas mengatur ketentuan mengenai hibah langsung dari luar negeri di lingkungan DJP. Beleid ini dirilis untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.
- Keputusan Waktu Berlaku Efektif Pembaruan Instansi Vertikal DJP
Keputusan mengenai waktu berlaku efektif tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-28/PJ/2021. Pada intinya, melalui keputusan yang berlaku mulai 5 Februari 2021 ini, Dirjen Pajak memutuskan penerapan reorganisasi instansi vertikal DJP akan efektif berlaku mulai 3 Mei 2021.
- Pelaksanaan Persidangan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Pajak Mulai 29 Maret 2021
Berdasarkan pada hasil evaluasi serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak menetapkan Surat Edaran No. SE-04/PP/2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Pajak Mulai 29 Maret 2021.
- Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar
Menteri Keuangan merilis Keputusan Menteri Keuangan No.7/KM.4/2021 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar (KMK 7/2021). Melalui keputusan yang diteken pada 26 Februari 2021 ini, pemerintah menetapkan harga ekspor untuk perhitungan bea keluar atas 3 jenis komoditas. (kaw)
Sumber : ddtc.co.id, Senin 15 Maret 2021
WA only
Leave a Reply