JAKARTA – Pemerintah telah mengucurkan berbagai macam Covid-19 sejak 2020. Salah satu bantuan yang dikucurkan berupa pemberian insentif kendaraan bermotor berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung pemerintah (DTP).
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedua stimulus tersebut totalnya mencapai Rp7,99 triliun.
“PPnBM DTP kendaraan bermotor diperkirakan Rp2,99 triliun dan PPN DTP properti diperkirakan Rp5 triliun,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Maka itu bisa dibilang kedua relaksasi pajak itu menyasar masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Kemudian, bagaimana dengan perhatian pemerintah terhadap kalangan menengah ke bawah? Apakah lebih kecil atau besarannya sama?
Berikut rincian stimulus yang dialokasikan untuk masyarakat menengah ke bawah:
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp173,3 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk program vaksinasi COVID-19, diagnostik (testing dan tracing), biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian.
Kemudian juga bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP, earmark TKDD untuk kesehatan, insentif perpajakan kesehatan, dan anggaran komunikasi PEN.
Selanjutnya, perlindungan sosial Rp150,21 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, diskon listrik, serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
Tak hanya itu, ada juga dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp187,17 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, BPUM, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta pembiayaan PEN lainnya.
Bila ditotal anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah mencapai Rp510,68 triliun. Sehingga, jika dibandingkan dengan pemberian insentif PPnBM dan PPN untuk perumahan sebesar Rp7,99 triliun tentu sangat jauh perbedaannya.
Sumber: Okezone.com . Selasa, 30 Maret 2021.
WA only
Leave a Reply