Pemerintah Perlu Kaji Manfaat Industri Hasil Tembakau bagi Perekonomian

Jakarta: Pemerintah diminta untuk melakukan kajian secara komprehensif dan menyeluruh terhadap sumbangan serta manfaat keberadaan industri hasil tembakau (IHT) nasional yang selama ini dinilai telah menopang perekonomian nasional.

“Pemerintah jangan hanya melihat dari sudut pengendalian tembakaunya saja, tapi juga lihat kepentingan nasional dari sektor pertanian, ketenagakerjaan, keuangan, dan industri,” kata Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohammad Nur Azami dalam keterangan tertulisnya, Senin, 31 Mei 2021.

Azami menyebutkan, perekonomian nasional Indonesia sebagian ditopang oleh industri hasil tembakau. Sebanyak 6 juta lebih tenaga kerja dari hulu hingga hilir diserap di sektor ini, sementara sumbangsih di bidang keuangan juga sangat tinggi yakni sebanyak Rp180 triliun tiap tahun.

“Selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja Indonesia, juga memberikan pemasukan keuangan yang menopang APBN kita baik dari cukai rokok maupun dari pajak pajak lainnya,” paparnya.

Karena besarnya ketergantungan Indonesia dari industri hasil tembakau, ia lantas menentang peringatan hari anti tembakau sedunia yang diadakan setiap 31 Mei. “Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak terpengaruh oleh desakan dan gerakan masyarakat anti tembakau yang akan menyelenggarakan peringatan hari anti tembakau sedunia,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur, Purnomo menilai bahwa kampanye yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat anti rokok lupa bahwa industri hasil tembakau memberikan pendapatan untuk negara dan menggerakan perekonomian masyarakat.

Ditambahkan Purnomo, di masa pandemi covid-19 yang berimbas pada terjadinya krisis ekonomi, industri rokok justru tetap bertahan dengan terus merekrut tenaga kerja, menyumbang pendapatan bagi negara, serta menggerakan perekonomian berbagai sektor dari hulu hingga hilir.

“Industri hasil tembakau nasional harusnya dilindungi dan dilestarikan, karena terlihat jelas jasanya bagi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi covid-19 ini,” papar Purnomo.

Oleh karena itu pula Purnomo meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kepentingan nasional baik dari sisi ketenagakerjaan, pertanian, dan industri. “Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteran jutaan buruh dan petani tembakau,” pungkas dia.

Sumber: Senin, 31 Mei 2021.