Pemerintah Sederhanakan Aturan Dana Pensiun, Salah Satunya Pajak

Singapura. Pemerintah Singapura akhirnya merilis perubahan aturan terkait Central Provident Fund (CPF) alias dana pensiun. Kebijakan ini disusun untuk memudahkan pensiunan menerima pembayaran dana pensiun dan membangun tempat yang nyaman di masa tua.

Kemudahan transfer dana pensiun melalui UU CPF ini diharapkan membuat pensiunan di Singapura lebih nyaman dalam melalui hari tua.

“Ada 5 perubahan yang dilakukan yaitu skema transfer dana pensiun otomatis, flexibilitas waktu transfer, simplifikasi aturan keringanan pajak, pencairan dana pensiun lebih cepat ketika pensiunan meninggal, dan pemulihan hibah,” bunyi penggalan UU CPF dikutip straitstimes.com, Selasa (2/11/2021).

Beberapa perubahan yang diatur dalam UU CPF antara lain, pertama, transfer dana pensiun dibuat otomatis. Sebelumnya ketika akun dana pensiun habis, para pensiunan harus mendafatar diri kembali agar uang dari akun biasa dan spesial dapat ditransfer ke akun dana pensiun.

Dengan efisiensi, pensiunan tidak perlu repot lagi mendaftarkan diri. Uang tambahan dari akun biasa dan spesial akan secara otomatis ditransfer ke akun dana pensiun ketika uang di akun itu habis.

Kedua, fleksibilitas waktu transfer. Perubahan aturan membuat para pensiunan mempunyai pilihan kapan mereka menerima dana pensiun. Transfer dana dapat dilakukan kapanpun dalam rentang waktu usia 65 hingga 70 tahun.

Ketiga, simplifikasi aturan keringanan pajak. Pemerintah memberikan keringanan pajak yang lebih tinggi untuk skema isi ulang uang pensiun. Dari yang semula S$7.000 menjadi S$8.000. Keringanan pajak bisa diterima baik oleh pemberi maupun penerima dana pensiun.

Keempat, pencairan dana pensiun yang lebih cepat ketika penerima meninggal dunia. Peraturan baru membuat dana pensiun hanya boleh ditahan selama 6 bulan sejak penerima meninggal dunia. Jangka waktu ini lebih pendek dibandingkan sebelumnya yaitu 7 tahun.

Kelima, pembaruan teknis terkait pemulihan hibah. Pemerintah dapat menarik kembali sejumlah dana hibah yang diberikan pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan saat ini hanyalah menyangkut teknis.

Anggota yang tidak memenuhi syarat boleh memilih untuk tidak melanjutkan untuk memenuhi syarat kelayakan.

Sumber : ddtc.co.id