Pemerintah tambah ratusan KLU penerima insentif pajak dalam program PEN

JAKARTA. Pemerintah resmi menambah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak penerima insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlah penambahannya mencapai ratusan KLU. 

Kebijakan tersebut tertuang sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Beleid ini berlaku per tanggal 26 Oktober 2021.

Lebih lanjut, PMK 149/2021 mengatur ada tiga insentif pajak yang mendapatkan tambahan jumlah KLU dari revisi aturan sebelumnya yakni PMK Nomor 82/PMK.03/2021. 

Pertama, pembebasan pajak penghasilan (PPh) 22 Impor, kini KLU yang berhak mendapatkannya ada sebanyak 397, sebelumnya hanya 132 KLU.

Kedua, diskon 50% angsuran PPh Pasal 25 menjadi 481 KBLU, semula dalam PMK 82/2021 sebanyak 216 KLU. Ketiga, percepatan pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) penerimanya menjadi 229 KLU, sebelumnya 132 KLU.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan penambahan KLU dalam insentif pajak di program PEN diberikan karena, sektor usaha tersebut belum terjama oleh PMK 82/2021. Padahal, ratusan KLU baru tersebut juga terdampak pandemi Covid-19.

”Waktu terbitnya PMK 82/2021 belum ada varian delta. Maka setelahnya ekonomi mendadak berubah, kebutuhan itu kemudian dibicarakan lagi ada dan keluarlah PMK 149/2021 yang sebelumnya telah melewati beberapa pertimbangan,” kata Yon di sela-sela acara Konferensi Pers Sosialisasi UU HPP, Rabu (3/11).

Ia mengatakan pemerintah dalam hal ini berusaha untuk merespon kebutuhan dunia usaha lewat insentif pajak. Yon mengungkapkan PMK 82/2021 diundangkan setelah pemerintah melakukan evaluasi penyaluran PMK 9/2021.

Sehingga, dalam PMK 82/2021, jumlah KLU sebelumnya sudah ditambahkan. Begitu pula dengan alur penyusunan aturan insentif pajak PEN teranyar yakni PMK 149/2021.

Yon menegaskan keluarnya PMK 149/2021 telah melalui diskusi dan masukkan dari beberapa asosiasi terkait. Setelah itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkajinya lebih dalam bersama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Tujuannya untuk  menjawab kebutuhan dunia usaha. Sama dengan tahun lalu saat dikeluarkannya kebijakan terkait pada April sektor industri pertama kali yang diberikan, maka ada kebutuhan di area lainnya dikasih juga,” ujarnya.

Sumber : Nasional Kontan