Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa penerapan Pilar 1 pajak digital global direncanakan pada Juli 2022 mendatang. Hal ini ditandai dengan penandatangan awal.
“Rencana implementasinya adalah melalui multilateral convention yang direncanakan harusnya nanti di Juli 2022 akan ada penandatangan itu,” kata Direktur Perpajakan Internasional DJP Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama, dalam diskusi FMB terkait Kejelasan Arah Pajak Global untuk Indonesia, Senin (15/11).
Dia melanjutkan, penandatanganan tersebut akan bertepatan saat Indonesia menjabat Presidensi G20. Diharapkan dengan begitu akan menjadi bukti kontribusi Indonesia dalam perpajakan internasional.
“Basisnya sudah kita siapkan dalam konteks dasar undang-undang . Artinya Indonesia sudah diberikan kewenangan oleh UU untuk bisa melaksanakan kesepakatan global atau perjanjian lainnya.
Sedangkan untuk Pilar 2, implementasinya baru akan terlaksana pada 2023 atau 2024 karena masih dalam tahapan pembahasan detail implementasi.
“Untuk Pilar 2 itu akan dilaksanakan melalui multilateral instrumen dan juga perubahan terhadap Perpres yang terkait dengan P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) kita,” ujarnya.
Melalui penetapan Pilar 1 dan Pilar 2, Indonesia akan turut mendapatkan keuntungan terutama dari Pilar 2 dikarenakan sejumlah perusahaan multinasional menjadikan Indonesia sebagai pasarnya. Selain juga, sejumlah perusahaan tambang dan sawit Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi perusahaan multinasional.
Sumber : liputan6.com

WA only
Leave a Reply