Perusahaan pertambangan yang tergabung dalam International Council on Mining and Metals (ICMM) bersepakat membuka semua kontrak kerja, termasuk jumlah pembayaran pajak.
CEO ICMM Rohitesh Dhawan mengatakan upaya meningkatkan transparansi industri pertambangan dimulai pada awal Desember 2021. Menurutnya, para anggota sepakat untuk mengungkapkan seluruh kontrak kerja dan nilai kewajiban pajak yang harus dibayar dari kegiatan pertambangan.
“Para anggota akan mulai membuka [data] untuk kontrak pengembangan mineral yang diberikan atau yang sudah ditandatangani dari 1 Januari 2021,” katanya dikutip pada Senin (13/12/2021).
Dhawan menuturkan ICMM terdiri atas 28 perusahaan pertambangan dan pengolahan logam. Selain itu, setidaknya ada 35 asosiasi usaha yang menjadi anggota ICMM.
Kelompok bisnis yang tergabung dalam ICMM mewakili sekitar 33% dari total pelaku usaha pertambangan dan pengolahan mineral global. ICMM juga berkomitmen untuk mengungkapkan kontrak yang sudah diteken sebelum 1 Januari 2021.
Pada sisi perpajakan, anggota ICMM juga akan membuka detail kewajiban perusahaan. Nanti, publik dapat mengakses jumlah pembayaran pajak perusahaan tambang dan jatuh tempo pembayaran pajak yang wajib dilunasi perusahaan.
Tahun lalu, pembayaran pajak plus royalti dari anggota ICMM mencapai US$523,7 miliar. Setoran pajak tersebut mencerminkan beban tarif pajak efektif yang berlaku pada sektor pertambangan sebesar 39,7%.
Seperti dilansir Tax Notes International, pembayaran PPh badan anggota ICMM periode 2013 hingga 2020 mencapai US$119,1 miliar. Kemudian pembayaran royalti pada periode yang sama mencapai US$66,4 miliar.
“Transparansi kontrak dan pajak adalah dua komponen penting dari industri pertambangan dan logam yang aman, adil dan berkelanjutan. Masyarakat akan memahami berapa yang seharusnya dibayar. Ini menjadi dasar pengungkapan yang konsisten dan transparan,” tutur Dhawan.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply