Selain menaikkan tarif, pemerintah juga akan mengurangi layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Rencana kebijakan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (14/12/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 12% pada 2022. Kenaikan ini sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan yang berlaku pada tahun ini rata-rata sebesar 12,5%.
“Bapak Presiden [Jokowi] meminta untuk kami segera menyiapkan supaya kita tetap bisa menjalankannya [kenaikan tarif cukai rokok] per 1 Januari [2022],” katanya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan simplifikasi struktur tarif dari saat ini 10 layer menjadi 8 layer. Kebijakan ini, menurutnya, dilakukan untuk mencegah pabrikan rokok memanfaatkan celah pengurangan produksi untuk memperoleh tarif cukai lebih kecil.
Sri Mulyani menuturkan simplifikasi tarif cukai rokok dilakukan dengan menggabungkan golongan sigaret kretek mesin (SKM) IIA dan IIB yang tarifnya hanya berbeda Rp10 per batang, serta sigaret putih mesin (SPM) golongan IIA dan IIB yang tarifnya juga berbeda Rp10 per batang.
Selain mengenai kebijakan CHT pada 2022, ada pula bahasan terkait dengan perkembangan kinerja penerimaan pajak. Kemudian, ada pula bahasan mengenai jadwal reses sidang Pengadilan Pajak pada periode Natal dan tahun baru 2022
Berikut ulasan berita selengkapnya.
4 Pertimbangan Penentu Kenaikan Cukai Rokok
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kenaikan tarif cukai telah melalui kajian sejumlah menteri teknis dan disetujui Presiden Jokowi. Pemerintah memiliki setidaknya 4 dimensi yang dipertimbangkan sebelum menentukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan
Pertama, kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin cukai rokok mampu mengurangi prevalensi merokok, terutama pada anak yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada 2024.
Kedua, tenaga kerja pada industri rokok. Tenaga kerja ini terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan karena proses pelintingannya masih manual.
Ketiga, penerimaan negara. Cukai rokok menyumbang Rp193,53 triliun atau sekitar 10% dari pendapatan negara pada 2022. Keempat, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Kenaikan harga rokok yang terlalu tinggi akan mendorong industri rokok ilegal meningkatkan produksinya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Simplifikasi Tarif Cukai Rokok
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan produksi rokok golongan II tergolong tinggi, yaitu mencapai 18,9% hingga September 2021 secara tahunan. Di sisi lain, dia menilai dampak penurunan produksi rokok tidak akan signifikan ketimbang tanpa simplifikasi.
Sri Mulyani menilai dampak simplifikasi tarif cukai rokok terhadap perusahaan akan minimal. Menurut hitungan pemerintah, jumlah pabrikan yang terdampak kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok ada 217 perusahaan untuk SKM IIB dan 22 SPM IIB.
Simplifikasi tarif cukai rokok merupakan bagian dari rencana strategis Kemenkeu 2020-2024. Awalnya, struktur tarif rokok mencapai 19 layer, tetapi sudah berkurang menjadi 10 layer pada 2019 dan akan menjadi 8 layer pada 2022.
Terkait dengan kebijakan cukai rokok, DDTC Fiscal Research juga pernah menerbitkan Policy Note DDTC bertajuk Kebijakan Cukai Hasil Tembakau yang Berimbang & Berkepastian.
Penerimaan Pajak
Realisasi penerimaan pajak hingga 13 Desember 2021 sudah mencapai Rp1.106,6 triliun. Realisasi tersebut sudah lebih dari 90% dari target tahun ini senilai Rp1.229,59. Menurut Ditjen Pajak (DJP), kinerja ini tidak lepas dari kontribusi para pembayar pajak.
Sampai dengan akhir tahun fiskal 2021, DJP mengupayakan agar target penerimaan dapat tercapai. Otoritas akan melakukan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material. Di dalam pengawasan tersebut, otoritas juga melakukan dinamisasi pembayaran angsuran pajak. (DDTCNews/Kontan)
Masa Reses Pengadilan Pajak
Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-017/PP/2021, jadwal reses sidang di Pengadilan Pajak pada periode Natal dan tahun baru 2022 dimulai pada Rabu (22/12/2021) sampai dengan Jumat (7/01/2022).Persidangan akan dimulai kembali pada Senin (10/1/2022).
Kendati demikian, ada kebijakan pengecualian sehingga sidang masih bisa dilakukan pada masa reses. Syarat sidang yang dapat dilaksanakan pada masa reses adalah sengketa yang akan memasuki jatuh tempo. Pelaksanaan sidang pada masa reses tersebut dilakukan pada hari dan jam kerja. (DDTCNews)
Tax Center
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan hingga saat ini sudah terdapat 336 tax center yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bila dibandingkan dengan jumlah universitas yang tersebar di Tanah Air, jumlah tax center masih bisa bertambah.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply