Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam SDA) dan sektor energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022 tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan PPS.
“KMK-52/KMK.010/2022 terbit untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor dalam dalam siaran pers, Selasa (1/3/2022).
Investasi pada hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan sektor energi terbarukan merupakan alternatif investasi PPS selain surat berharga negara (SBN) yang mendapat hak istimewa kebijakan tarif terendah PPS.
Adapun 332 kegiatan usaha yang ada dalam KMK-52/KMK.010/2022 di antaranya adalah pengusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasapan/pemanggangan ikan, serta industri pengolahan rumput laut.
Kemudian, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri mesin pembangkit listrik, industri furnitur dari kayu, serta aktivitas pengembangan video game.
Neil mengingatkan, wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen melakukan investasi, baik pada SBN maupun hilirisasi SDA/sektor energi terbarukan, dilakukan paling lambat 30 September 2023. Adapun holding period ditetapkan selama lima tahun sejak diinvestasikan.
“Sesuai dengan PMK-196/PMK.03/2021, investasi PPS harus dilakukan paling lambat 30 September 2023. Saat ini, investasi PPS sangat penting nilainya sebagai sumber investasi baru untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional,” ujar Neilmaldrin.
Ketentuan lainnya terkait investasi PPS adalah untuk wajib pajak yang telah menempatkan investasi di salah satu jenis investasi, baik pada SBN maupun salah satu di atas, di berikan kemudahan untuk dapat berpindah antarinvestasi.
Syaratnya, perpindahan investasi ke bentuk lain dilakukan setelah minimal dua tahun, maksimal dua kali dengan maksimal sekali perpindahan dalam setahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda dua tahun yang menangguhkan holding period.
“Investasi tidak harus lima tahun dalam satu jenis investasi, tetapi bisa setelah dua tahun pindah. Misalnya sudah investasi di sektor energi terbarukan, setelah dua tahun pindah ke SBN atau hilirisasi sumber daya alam. Ini murni bisnis. Jadi, investor bisa menentukan mana yang paling menguntungkan,” imbuh dia.
Tarif PPh Final Terendah
Neilmaldrin mengajak wajib pajak untuk mengikuti program PPS dan berinvestasi di dalam negeri. Wajib pajak yang menginvestasikan hartanya akan mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final terendah yang ada di dalam PPS.
“Investasi sangat penting untuk mewujudkan tujuan ekonomi Indonesia jangka menengah-panjang. Dengan investasi, kita dapat mendorong kinerja ekonomi nasional serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari dinamika global,” kata Neilmaldrin.
Sebagai informasi hingga Selasa (1/3/2022), negara telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan final (PPh) Rp 2,2 triliun dari program pengungkapan sukarela (PPS) hingga Senin (28/2/2022). Setoran ini berasal dari harta bersih yang diungkapkan wajib pajak mencapai Rp 21,4 triliun.
Berdasarkan situs resmi DJP, sebanyak 17.994 wajib pajak sudah mengikuti PPS atau tax amnesty jilid II. Dari total tersebut, DJP telah mengeluarkan 20.074 surat keterangan.
Sementara itu, deklarasi dalam negeri dan repatriasi yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp 18,79 triliun, dan deklarasi luar negeri sebesar Rp 1,36 triliun. Kemudian dari total tersebut, dana yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1,33 triliun.
Sumber : Investor.id
WA only
Leave a Reply