Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah menginisiasi beberapa langkah nyata untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
Sampai akhir 2021, terdapat 191 Pemda (35,24% dari total Pemda di Indonesia) yang berhasil masuk dalam kategori Digital, dan ini telah melampaui target 2021 sebesar 30%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa jika berkaca pada keberhasilan di 2021, Satgas P2DD menargetkan sebanyak 45% Pemerintah Daerah akan masuk kategori Digital di 2022.
“Untuk mencapai target itu, program kerja Satgas akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital dan kerja sama Pemda dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (5/3).
Selanjutnya, guna memanfaatkan momentum penguatan kelembagaan yang telah dilakukan di 2021, maka salah satu target dari Program Kerja Satgas P2DD di 2022 adalah mendorong penguatan layanan digital pada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan melakukan inovasi digitalisasi pemungutan PDRD yang akan diinisiasi seluruh TP2DD.
Pada tahun ini, Satgas P2DD juga akan melaksanakan dua kegiatan strategis, yaitu Evaluasi Kinerja Tahunan (Championships) TP2DD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang pertama.
“Rakornas sendiri direncanakan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI pada September 2022 mendatang, dan akan dihadiri oleh Pimpinan K/L terkait serta seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD,” pungkas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD.
Sumber: kontan.co.id
WA only
Leave a Reply