Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) menargetkan sebanyak 45% pemerintah daerah (pemda) akan masuk kategori digital pada 2022.
Untuk itu, program kerja Satgas akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital dan kerja sama dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Kerjasama itu diharapkan akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin.
Sementara itu Ketua Pelaksana Satgas P2DD Iskandar Simorangkir mengatakan salah satu target dari program kerja Satgas P2DD tahun ini adalah mendorong penguatan layanan digital pada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan melakukan inovasi digitalisasi pemungutan PDRD yang akan diinisiasi seluruh TP2DD.
Satgas P2DD juga akan melaksanakan dua kegiatan strategis, yaitu Evaluasi Kinerja Tahunan (Championships) TP2DD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang pertama.
“Rakornas sendiri direncanakan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden pada September 2022 mendatang, dan akan dihadiri oleh pimpinan kementrian atau lembaga terkait serta seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD,” Kata Iskandar yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian itu.
Adapun hingga akhir 2021, terdapat 191 pemda (35,24% dari total Pemda di Indonesia) yang berhasil masuk dalam kategori digital. Capaian ini melampaui target 2021 sebesar 30%.
Dibandingkan dengan 2020, maka peningkatan transaksi pembayaran digital yang disebabkan peningkatan pemanfaatan pembayaran e-commerce atau marketplace bertumbuh 17,67% (yoy), Internet/Mobile/SMS Banking naik 11,51% (yoy), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 42,94% (yoy); serta Cash Management System (CMS) naik 5,56%
Sumber : wartaekonomi.co.id
WA only
Leave a Reply