Civil 20 (C20) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia dimulai pada 7-8 Maret 2022 dengan acara yang diselenggarakan dalam format hibrida dari Nusa Dua Bali, Indonesia.
C20 di bawah Kepresidenan G20 Indonesia mengambil tema Listening to the World.
Tema tersebut diambil karena memiliki tujuan untuk menekankan tuntutan C20 kepada para pemimpin G20 dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat sipil di seluruh dunia dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif pascapandemi COVID -19.
Acara tersebut mempertemukan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (OMS) di seluruh dunia dan memperkenalkan tujuh kelompok tematiknya yaitu (i) Akses Vaksin dan Kesehatan Global, (ii) Kesetaraan Gender, (iii) Perpajakan dan Keuangan Berkelanjutan, (iv) Lingkungan , Keadilan Iklim dan Transisi Energi, (v) SDGs dan Kemanusiaan, (vi) Pendidikan, Digitalisasi, dan Ruang Kewarganegaraan, dan (vii) Anti Korupsi.
C20 tidak hanya mewakili suara masyarakat sipil di negara-negara G20, tetapi juga secara global, termasuk di belahan dunia selatan.
Ketua C20 Indonesia Sugeng Bahagijo mengatakan C20 Indonesia memetakan 33 isu prioritas dan membagi ke dalam tujuh kelompok kerja.
Tujuh kelompok kerja itu bekerja sesuai dengan tujuh tematik tersebut di atas.
Tahun ini di bawah kepresidenan Indonesia, C20 berkomitmen untuk mengadvokasi rekomendasi kebijakan berbasis bukti, ujar Sugeng Bahagijo.
“Isu prioritas kami didasarkan pada seruan global yang mendesak untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kesejahteraan pekerja migran dan kelompok rentan, akses vaksin COVID19, pemberdayaan perempuan, hingga transisi energi,” kata Sugeng Bahagijo.
Sugeng mengatakan C20 melakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional untuk menyusun agenda prioritas
“Kami mengadakan dialog dan melakukan kerja sama dengan G20 Sherpas, G20 Working Groups, G20 Engagement Groups dan aktor kunci lainnya untuk memperjuangkan suara dan aspirasi sipil di KTT G20. Produk dari kerja advokasi C20 adalah paket kebijakan C20 dan komunike C20 berisi rekomendasi kebijakan yang akan diluncurkan pada KTT C20 pada Oktober 2022,” kata dia.
Sementara itu wakil kepanitiaan C20 dari Presidensi Indonesia Ah Maftuchan mengaku optimistis bahwa paket kebijakan C20 dan komunike C20 berisi rekomendasi kebijakan yang akan diluncurkan pada KTT C20 akan diadopsi oleh para pemimpin G20.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ini diadopsi,” kata Ah Maftuchan.
Beberapa hal yang dilakukan, lanjut dia, antara lain menghadiri beberapa pertemuan resmi kelompok kerja dari unsur pemerintah G20.
“Dalam kesempatan tersebut, C20 menyampaikan isu-isu prioritas dan negara-negara G20 memperhatikan dan mencatat dengan serius,” ujar dia.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Kerja Akses Vaksin dan Kesehatan Global Agung Prakoso menjelaskan poin-poin prioritas untuk akses vaksin dan kesehatan global, yaitu mewujudkan akses kesehatan yang merata dan terjangkau dengan dukungan negara-negara G20 melalui penguatan tata kelola kesehatan global termasuk peningkatan investasi berkelanjutan di bidang kesehatan masyarakat, pendanaan, donasi, dan alih teknologi di bidang kesehatan.
Di samping itu, komitmen terhadap akses vaksin COVID-19 yang merata dan terjangkau untuk penanganan pandemi COVID-19 yang efektif dan berkeadilan dengan memperhatikan pendekatan yang berpusat pada masyarakat.
“Arsitektur Kesehatan Global Inklusif. Perluasan Akses Vaksin, Obat-obatan, dan Produk Kesehatan terkait Pandemi COVID-19 serta diperlukan kerja sama investasi dan pembiayaan meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi vaksin, obat-obatan, dan produk kesehatan lainnya. Dana Kesehatan Global dan Layanan Kesehatan Berkelanjutan. Serta, keterlibatan kelompok masyarakat sipil,” kata Agung Prakoso.
Koordinator Kelompok Kerja Kesetaraan Gender Mike Verawati mengatakan pihaknya mendorong negara-negara G20 untuk memastikan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam upaya pembangunan berdasarkan keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan.
“Isu-isu yang didorong lainnya yaitu sistem kerja dan pengupahan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, serta memastikan akses yang adil bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi,” katanya.
Kebijakan dan hukum yang kuat, termasuk mekanisme pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak atas reproduksi yang berkualitas dan terjangkau kesehatan, dengan menjamin pelayanan, tenaga kesehatan yang memadai dan terjangkau sampai ke tingkat desa, dan daerah terpencil juga didorong, kata dia.
Koordinator Kelompok Kerja Perpajakan & Keuangan Berkelanjutan Fiona Armintasari mengatakan ada empat isu prioritas di perpajakan dan keuangan berkelanjutan. Pertama, mengintegrasikan prinsip-prinsip Environmental, Social And Governance (ESG) ke dalam praktik keuangan berkelanjutan dan mendorong standar pengungkapan keuangan berbasis iklim dengan cara yang sebanding dan konsisten
Kedua, mengembangkan panduan taksonomi hijau yang inklusif dan partisipatif dengan mengadopsi perlindungan sosial dan peningkatan akses pendanaan bagi UMKM perempuan
Ketiga, mendorong reformasi sistem perpajakan dengan menetapkan BEPS 25 persen, menangani praktik transfer pricing melalui aturan khusus terkait kepemilikan yg menguntungkan dan membangun kerja sama bilateral untuk mendorong transparansi dan pertukaran informasi
“Meningkatkan regulasi e-commerce dan pajak digital serta penerapan pajak kekayaan sebagai instrumen pemerataan,” kata dia.
Sumber : antaranews.com
Leave a Reply