Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan laporan terbaru mengenai usulan kerangka pelaporan atau common reporting standard (CRS) atas cryptocurrency.
Laporan terbaru ini disusun dan diterbitkan sesuai dengan hasil kesepakatan G20 yang meminta OECD untuk mengembangkan kerangka pelaporan atas aset digital tersebut.
“Kerangka kerja terbaru ini menyediakan mekanisme pertukaran informasi pajak yang relevan antarotoritas pajak sehubungan dengan subjek pajak yang terlibat dalam transaksi aset kripto,” tulis OECD dalam keterangan resmi, Rabu (23/3/2022).
Dalam beberapa tahun terakhir, OECD menilai makin banyak individu yang mulai menggunakan aset kripto untuk keperluan investasi dan melaksanakan transaksi keuangan.
Tidak seperti instrumen keuangan tradisional, cryptocurrency dapat ditransaksikan tanpa memerlukan keterlibatan dari pihak perantara keuangan seperti bank.
Artinya, aset kripto dapat menjadi ancaman terhadap inisiatif transparansi perpajakan internasional yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam kerangka pelaporan terbaru, OECD mengusulkan seluruh aset kripto yang dapat disimpan dan ditransaksikan secara terdesentralisasi ini wajib dilaporkan kepada otoritas pajak.
Individu dan entitas yang menawarkan jasa untuk mempertukarkan aset kripto dengan aset kripto lainnya atau aset kripto dengan uang bakal diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang dilakukan pengguna jasa setiap tahunnya.
Pemangku kepentingan yang ingin memberikan masukan mengenai kerangka pelaporan ini dapat menyampaikan komentarnya ke e-mail taxpublicconsultation@oecd.org. Komentar disampaikan paling lambat pada 29 April 2022.
Berdasarkan komentar yang masuk tersebut, OECD akan memfinalisasi CRS atas aset kripto dan akan melaporkan hasil finalisasi dalam rapat G20 pada Oktober mendatang.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply