Pemerintah meraup Rp351,16 miliar dan US$5,33 juta dari hasil transaksi penerbitan kembali Surat Utang Negara (SUN) khusus dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS).
Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) menyebut transaksi penerbitan SUN tersebut telah dilakukan pada 18 April 2022. Dalam transaksi tersebut, DJPPR menawarkan 2 seri SUN berdenominasi rupiah dan dolar AS.
“Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi penerbitan SUN dengan cara private placement dalam rangka penempatan dana atas PPS sejumlah Rp351,16 miliar dan US$5,33 juta,” sebut DJPPR, dikutip pada Jumat (22/4/2022).
DJPPR menyebut transaksi private placement SUN khusus untuk penempatan dana atas PPS berlangsung pada 18 April 2022 dan setelmennya pada 21 April 2022. Pemerintah menawarkan kembali 2 seri SUN dalam transaksi tersebut, yaitu FR0094 dan USDFR003.
SUN seri FR0094 yang berdenominasi rupiah ditawarkan dengan tenor 6 tahun atau hingga 15 Januari 2028. Kuponnya sebesar 5,6% dan yield 6,0%. Transaksi SUN FR0094 mencapai Rp351,16 miliar saat ini jauh lebih besar penawaran sebelumnya yang hanya Rp46,35 miliar.
Kemudian, seri USDFR003 yang berdenominasi dolar AS akan jatuh tempo selama 10 tahun atau hingga 15 Januari 2032. Kuponnya sebesar 3,0% dan yield 3,65%. Nilai transaksi atas seri tersebut mencapai US$5,33 juta, lebih besar ketimbang penawaran sebelumnya US$650.000,00.
“Kedua seri SUN khusus PPS itu berjenis fixed rate dan bersifat tradable atau dapat diperdagangkan,” sebut DJPPR.
Penerbitan SUN khusus dalam rangka penempatan dana atas PPS melalui private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 51/2019, PMK No. 38/2020, dan PMK No. 196/2021.
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, wajib pajak dapat menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS dalam surat berharga negara (SBN).
Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Investasi SBN dalam mata uang dolar AS hanya dapat dilakukan wajib pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing. Nanti, dealer utama wajib melaporkan transaksi SBN dalam rangka PPD kepada Ditjen Pajak (DJP).
Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya diselenggarakan selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.
PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.
Program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.
Nanti, peserta PPS akan dikenakan PPh final dengan tarif berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Tarif PPh final lebih rendah diberikan apabila wajib pajak menginvestasikan hartanya pada SBN dan kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan
Sumber : DDTC
WA only
Leave a Reply