Alamat Usaha Tidak Sesuai, Permohonan Pengukuhan PKP Ditolak KPP

Kondisi Pandemi Melandai, PAD Kota Bandung Semakin Meningkat Menuju Pemulihan Ekonomi
May 13, 2022
Realisasi Insentif Rendah, Tanda Ekonomi Pulih
May 14, 2022

KPP Pratama Bontang menggelar verifikasi lapangan atas permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan aktivasi akun PKP terhadap wajib pajak yang berlokasi di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur pada 18 April 2022.

Petugas KPP Pratama Bontang Rifqi mengatakan wajib pajak bernama CV Agritech Borneo Indonesia mengajukan permohonan pengukuhan PKP dan aktivasi akun PKP melalui layanan email KPP Pratama Bontang yang beralamatkan di kpp.724@pajak.go.id.

“Verifikasi ini dilakukan untuk mengonfirmasi lokasi kegiatan usaha wajib pajak yang bersangkutan guna mempermudah kami dalam proses surat menyurat terhadap wajib pajak,” tuturnya dikutip dari laman resmi DJP, Kamis (12/5/2022).

Dalam proses verifikasi lapangan tersebut, petugas hanya dapat menemui pengurus Agritech Borneo Indonesia di Sangatta karena terdapat keperluan sehingga tidak dapat ditemui di lokasi kegiatan usaha yang telah didaftarkan.

Saat petugas melakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha wajib pajak tersebut, petugas ternyata tak dapat menemukan lokasi usaha yang telah didaftarkan. Alhasil, permohonan pengukuhan PKP dan aktivasi akun PKP wajib pajak tersebut ditolak.

Wajib pajak yang ditolak permohonan pengukuhan PKP dan aktivasi akun PKP dapat mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan lokasi usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Tambahan informasi, ketentuan mengenai kunjungan pegawai pajak ke tempat wajib pajak salah satunya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-39/PJ/2015. Surat edaran tersebut mendefinisikan kunjungan sebagai:

Kegiatan yang dilakukan oleh Account Representative, Petugas Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan, atau Tim Visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui terdapat 3 pihak yang dapat melakukan kunjungan. Ketiga pihak tersebut antara lain account representative (AR), petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, atau tim visit.

Tim visit adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Penunjukan pegawai KPP sebagai tim visit dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.

Setiap melakukan kunjungan, pegawai KPP harus menunjukkan surat tugas kepada wajib pajak, wakil wajib pajak, atau kuasa wajib pajak. Pegawai KPP tersebut juga harus menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan.

Sumber: ddtc.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only