JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara, utamanya dalam mengelola penerimaan negara.
Dalam hal ini, Kemenkeu terus melakukan berbagai investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sistem serta perubahan bisnis proses. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencegah korupsi atau kompromi terhadap integritas lainnya.
“Hal ini juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi dapat dikurangi, yang dapat mengurangi penerimaan negara harus dihapuskan, antara lain dengan membangun platform digital yang tidak lagi atau mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik,” ungkap Sri pada Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, terobosan digitalisasi dilakukan antara lain dengan membangun coretax dan e-filling. Ini membantu agar wajib pajak mudah melakukan kewajiban pembayaran pajaknya serta meningkatkan kemampuan bagi DJP untuk melihat dan menganalisa data untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak secara adil. Dengan demikian, pajak dan PNBP menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemenkeu juga membangun INSW untuk mengintegrasikan data ekspor dan impor komoditas dalam menyediakan data yang akurat, disertai mekanisme pengawasan yang melekat. Menkeu mengungkapkan, sistem ini dapat mensinkronkan data ekspor-impor dengan data kewajiban perpajakan yaitu bea masuk, bea keluar, PPN, PPh, PPN impor, dan juga PNBP.
Sumber : Okezone.com
WA only
Leave a Reply