Insentif Perpajakan Sudah Telan Rp9,9 Triliun Hingga 5 Agustus 2022

JAKARTA – Pemerintah telah mengucurkan belanja anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) senilai Rp168,3 triliun sampai dengan 5 Agustus 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mengatakan realisasi tersebut setara dengan 36,9% dari alokasi Rp455,62 triliun. Program PC-PEN terbagi dalam 3 klaster, termasuk penguatan pemulihan ekonomi yang di dalamnya turut mencakup insentif perpajakan.

“Insentif perpajakan mencapai Rp9,9 triliun untuk tahun ini dari sisi program pemulihan ekonomi,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).

Sri Mulyani menuturkan klaster penguatan ekonomi sudah terealisasi Rp58,3 triliun atau 32,7% dari pagu Rp178,32 triliun. Selain insentif perpajakan, alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan dukungan UMKM.

Insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi di antaranya diberikan berdasarkan PMK 114/2022. Beleid ini mengatur pemberian 3 jenis insentif pajak untuk dunia usaha yang diperpanjang hingga Desember 2022.

Ketiga insentif tersebut meliputi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Tidak hanya itu, masih ada insentif PPnBM mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, serta PPN rumah DTP yang diatur dalam PMK 6/2022. Merujuk pada kedua PMK tersebut, pemberian insentif akan berakhir pada September 2022.

Pada klaster kesehatan, realisasi anggarannya Rp32,3 triliun atau 26,3% dari alokasi Rp122,54 triliun. Dana tersebut utamanya digunakan untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Untuk klaster perlindungan masyarakat, anggaran yang sudah dikucurkan sejumlah Rp77,8 triliun atau 50,2% dari alokasi Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, BLT desa, dan kartu prakerja.

“Untuk PEN, karena pemulihan ekonomi sudah berjalan dan penanganan Covid makin baik, kita lihat realisasi PEN agak tertahan,” ujar Sri Mulyani.

Sumber : DDTCNews