Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik minimnya pajak karbon yang akan berlaku di Indonesia. Pemerintah menetapkan pajak karbon Rp30per kilogram (Kg) karbondioksida ekuivalen (CO2e).
Faisal mengungkapkan penerapan pajak karbon sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedianya, pajak tersebut dipungut sejak 1 April lalu. Namun, pemerintah terus menunda penerapannya.
“30 rupiah itu pun ditunda dan itu hanya diberlakukan buat PLTU. 30 perak, nyawa dan masa depan kita dinilai 30 perak, itu pun masih ditunda,” ujar Faisal dalam acara diskusi pada Senin (29/8).
Sebagai perbandingan, kata Faisal, Singapura memungut pajak Rp250 ribu per Kg CO2e.
“Itu kan menurut saya kebiadaban. ‘Pokoknya lo sampai 2024 jangan ganggu kerajaan batu bara karena kerajaan batu bara ini lah yang akan membiayai kampanye capres dan cawapres, gubernur, walikota’. Ini beneran ngeri,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, Faisal menilai kedigdayaan pengusaha batu bara bisa menentukan nasib seseorang.
“Anda sudah lihat pengusaha batu bara bisa menentukan hitam putihnya anda, dipenjara atau tidak, dijadikan tersangka atau tidak. Enggak jauh beda sama Sambo. Kerajaan batu bara ini apa yang enggak bisa mereka lakukan,” ujarnya.
Pemerintah berencana memungut pajak karbon mulai 1 April 2022. Namun, rencana itu batal ditetapkan lantaran sejumlah regulasi terkait belum rampung.
Terakhir, pemerintah berencana menerapkan pajak karbon itu pada 1 Juli lalu sebelum akhirnya ditunda kembali.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan penundaan dilakukan mempertimbangkan risiko global yang membayangi pemulihan ekonomi nasional.
“Saat ini, fokus utama Pemerintah adalah menjaga perekonomian nasional dari rambatan risiko global yang salah satunya adalah peningkatan harga komoditas energi dan pangan global seiring terjadinya perang di Ukraina yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/6) lalu.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply