Inggris Batalkan Rencana Pangkas Pajak Besar-besaran

Pemerintah Inggris membatalkan rencana pemotongan tarif pajak penghasilan pajak tertinggi usai menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

Pada 23 September lalu, Perdana Menteri Inggris Liz Truss dan Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng mengumumkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan selama beberapa tahun terakhir.

Strategi itu mencakup pemangkasan tarif pajak hingga 45 persen dan meningkatkan pinjaman pemerintah.

Namun, rencana itu memicu krisis kepercayaan investor terhadap pemerintah, memukul nilai tukar poundsterling, dan mengguncang pasar global.

Bahkan, bank sentral Inggris (Bank of England) harus campur tangan lewat program senilai 65 miliar poundsterling.

Pasar merespons negatif. Salah satunya, lantaran penghapusan pajak tertinggi itu hanya menghasilkan sekitar 2 miliar poundsterling dari target pemotongan pajak hingga 45 miliar poundsterling.

Sementara, Kwarteng tidak menjelaskan paket fiskal yang didanai oleh pinjaman pemerintah dan bagaimana pinjaman itu akan dibayar dalam jangka panjang.

Melihat hal itu, Kwarteng mengakui rencana tersebut menjadi gangguan pasar di tengah upaya pemerintah membantu rumah tangga melalui musim dingin yang sulit.

“Oleh karena itu, saya umumkan bahwa kami tidak melanjutkan penghapusan tarif pajak 45 persen. Kami mengerti, dan kami telah mendengarkan,” kata Kwarteng dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters, Senin (3/10).

Kwarteng mengumumkan pembatalan tersebut beberapa jam setelah Truss tampil di layar televisi BBC untuk membela kebijakan pemangkasan pajak tersebut.

Namun, ia mengklaim keputusan pembatalan rencana tersebut sudah disepakati oleh Truss.

“Besaran (pemangkasan pajak) 45 persen hanyalah gangguan pada apa yang merupakan serangkaian tindakan yang sangat, sangat kuat,” kata Kwarteng kepada televisi BBC.

Pembatalan rencana tersebut akan menempatkan Truss dan Kwarteng di bawah tekanan besar, kurang dari empat minggu setelah mereka berkuasa. Selama enam tahun terakhir, Inggris memiliki empat perdana menteri di tengah gejolak politik.

Sumber: cnnindonesia.com