G20 Mau Hapus Subsidi BBM, Uangnya Harus ke Energi Bersih

Menkeu Sri Mulyani Berikan Solusi untuk Hadapi Tantangan Industri Hulu Migas Nasional
November 24, 2022
Ramai Asing Kabur Tinggalkan RI, Ini Cara Mereka Balik Lagi
November 24, 2022

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali telah rampung. Adapun salah satu isi dari deklarasi yang lahir, yaitu negara-negara G20 berkomitmen untuk meningkatkan usaha untuk memangkas subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi yang boros.

Hal itu sesuai dengan komitmen yang telah dicetuskan sejak deklarasi di Pittsburgh, Amerika Serikat pada 2009 lalu.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai rencana Indonesia yang turut bergabung dalam G20 untuk memangkas subsidi bahan bakar fosil ini harus dipertimbangkan secara matang. Bhima menilai, jika pemerintah memberhentikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), maka realokasi subsidi bisa dilakukan untuk percepatan transisi energi bersih.

“Tapi problemnya adalah pemerintah misalnya dalam konteks penghematan subsidi tahun ini, subsidi BBM, itu pun pemerintah tidak melakukan realokasi. Misalnya untuk mendorong percepatan energi terbarukan atau untuk mendorong alternatif transportasi publik secara signifikan,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Tujuannya agar masyarakat pengguna BBM subsidi yang terdampak nantinya oleh kebijakan pemberhentian subsidi BBM bisa mendapat alternatif yang tidak memberatkan.

Selain itu, Bhima menilai konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak bisa dibarengi dengan pemanfaatan pajak karbon. Hal itu akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak yang mana pajak karbon ini akan menjadi stimulus untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

“Harus ada konsistensi, di mana upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak harus dibarengi misalnya dengan pajak karbon. Jadi pajak karbon ini fungsinya nanti akan menjadi stimulus dan meringankan beban masyarakat untuk beralih ke transisi energi yang lebih bersih,” tuturnya.

Selain itu, pemanfaatan pajak karbon sebagai stimulus juga bisa dialokasikan pada pengadaan charging station kendaraan listrik. Sehingga hal ini dinilai akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat yang nantinya akan terdampak oleh pemberhentian subsidi BBM.

“Pajak karbon tadi digunakan untuk stimulus charging station atau kemudian ekosistem mobil listrik sehingga harga alternatif lebih terjangkau, subsidi transportasi publiknya juga harus lebih besar,” pungkasnya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only