Ramai Asing Kabur Tinggalkan RI, Ini Cara Mereka Balik Lagi

G20 Mau Hapus Subsidi BBM, Uangnya Harus ke Energi Bersih
November 24, 2022
Tak Setor Pajak yang Dipotong, Tanah & Bangunan Milik WP Disita Negara
November 25, 2022

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memandang ekonomi Indonesia masih akan menarik bagi investor asing. Meskipun kini modal asing cenderung tinggalkan Indonesia (outflow) dari pasar keuangan.

Menurut OECD, Indonesia masih akan menarik di mata investor, karena langkah pemerintah dalam menstabilkan makroekonomi dan peningkatan reformasi struktural.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter, harus dikelola dengan baik, dan disarankan untuk harus tetap ketat.

“Kebijakan fiskal dan moneter harus tetap ketat, sementara dukungan untuk rumah tangga rentan harus dipertahankan,” jelas OECD dalam laporan Economic Outlook Edisi November 2022, dikutip Kamis (24/11/2022).

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk kembali menurunkan defisit APBN di bawah 3% atau tepatnya 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun anggaran 2023.

Adapun, pemerintah juga menargetkan penerimaan negara dalam APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 441,4 triliun.

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) sebesar Rp 814,7 triliun.

“Berbagai kelompok sosial ekonomi, seperti kaum muda, perempuan, desa terpencil, dan penyandang disabilitas, tetap rentan terhadap efek luka (scaring effect) pasca pandemi dan kenaikan inflasi,” jelas OECD.

Oleh karena itu, menurut OECD sangat tepat untuk memberikan kelompok rentan dengan dukungan kesejahteraan yang memadai, membuatnya tepat sasaran, dan memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial.

Dari sisi moneter, OECD memandang selama bertahun-tahun berkat independensinya, Bank Indonesia (BI) berhasil memperoleh kredibilitas yang diperlukan dalam melakukan normalisasi kebijakan moneter.

“Lewat langkah front loaded, preemptive, dan forward looking dengan kecepatan yang lebih bertahap dibandingkan negara-negara berkembang lainnya,” jelasnya.

Dengan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate (BI-7DRR) menjadi 5,25% di bulan ini, OECD memperkirakan suku bunga kebijakan masih akan naik 25 basis poin pada awal 2023 dan kemudian akan tetap bertahan selama beberapa periode.

Sebagian besar indikator keuangan, dinilai OECD telah menunjukkan ketahanan yang lebih kuat, dibandingkan dengan gejolak ekonomi global sebelumnya.

Bank juga telah membentuk cadangan likuiditas yang memadai untuk menghadapi masifnya non performing loan (NPL) alias kredit macet di tahun depan.

“Kredit bermasalah kemungkinan akan meningkat setelah program restrukturisasi berhenti di awal tahun depan (Maret 2023),” jelas OECD.

“Namun, pembayaran bunga utang publik menyerap bagian yang relatif tinggi dari anggaran Indonesia, yang mencerminkan upaya pajak Indonesia yang rendah, dan Kementerian Keuangan terpapar fluktuasi valuta asing.” kata OECD lagi.

Sumber: cnbcindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only