Ditjen Pajak (DJP) mengimbau pengusaha untuk memastikan barang kena pajak (BKP) berwujud sudah sesuai dengan kebutuhan sebelum masuk ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).
Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Kepulauan Riau Suyamto mengatakan jika BKP berwujud tersebut telah masuk ke pelabuhan di KPBPB, tetapi ternyata barangnya tidak sesuai maka proses returnya relatif merepotkan.
“Proses retur barang dari KPBPB hampir sama yaitu menggunakan nota retur, tetapi agak repot sebab mengurus barangnya ini dari pelabuhan. Proses pengembaliannya harus berurusan dengan petugas bea dan cukai,” katanya dalam Instagram, dikutip pada Jumat (2/12/2022).
Tata cara pembuatan nota retur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/2010. Dalam ketentuan tersebut terdapat keterangan yang harus tercantum dalam nota retur. Apabila tidak lengkap maka pengembalian BKP dianggap tidak terjadi.
Ketika terjadi pengembalian barang dari KPBPB ke pengusaha kena pajak (PKP) di TLDDP, TPB, atau KEK, pengusaha di KPBP harus menunjukan nota retur karena ada keperluan pengembalian akibat ketidakcocokan barang kepada petugas bea dan cukai.
Suyamto menuturkan untuk mencegah terjadinya retur dari KPBPB ini pemerintah memberlakukan permohonan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak (PPBJ) sebagai persyaratan untuk memasukkan barang ke KPBPB.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar para pihak dapat lebih hati-hati dalam bertransaksi mengingat permintaan retur membutuhkan proses tersendiri dan melibatkan institusi lainnya.
“Berhati-hatilah ketika membuat PPBJ. Yakinkan kepada lawan transaksi bahwa barang yang dikirim sudah sesuai,” tutur Suyamto.
Sebagai informasi, insentif PPN dan PPnBM pada KPBPB ini diatur dalam PMK 173/2021. Tujuan diberlakukannya peraturan tersebut adalah memberikan kesederhanaan serta kemudahan kepada wajib pajak serta kepastian hukum atas insentif PPN tidak dipungut di KPBPB.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply