Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan keterpaduan layanan digital menjelang akhir jabatannya pada Oktober 2024.
Dalam sidang kabinet, Jokowi mengatakan transformasi digital adalah suatu keharusan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.
“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” ujar Jokowi, dikutip Selasa (9/1/2024).
Jokowi pun meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan layanan digitalnya masing-masing serta mencegah pemborosan anggaran infrastruktur digital.
“Ribuan platform yang ada harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah,” ujar Jokowi.
Jokowi pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Saya minta kepada Kementerian PANRB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita,” ujar Jokowi.
Kementerian BUMN juga diminta mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang berperan sebagai govtech nasional. Tak hanya itu, Kemendagri juga diminta juga mempercepat penerapan digital ID. “Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai,” ujar Jokowi.
Adapun Kemenkominfo diminta untuk segera mentransformasi kebijakan government cloud dalam rangka mempercepat peningkatan layanan digital.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply