Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dipandang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai langkah strategis, namun dengan tantangan yang tidak ringan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan berbagai pekerjaan rumah yang akan menjadi ujian besar bagi Purbaya, terutama terkait kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi global.
Menurut Bob, salah satu persoalan utama yang akan dihadapi adalah pemotongan dana transfer ke daerah. Kondisi ini sudah menimbulkan reaksi di level pemerintah daerah, yang terpaksa mencari jalan pintas dengan menaikkan berbagai pajak, meskipun langkah tersebut membebani masyarakat.
“Pertama fiskal yang dihadapi saat ini. Kita tahu salah satu PR yang dihadapi sekarang pemotongan dana alokasi daerah yang cukup besar. Ini memicu daerah membuat shortcut dengan menaikkan pajak daerah, yang tentunya ini tindakan yang tidak populer di mata masyarakat,” tutur Bob dalam On Focus Tribunnews, Senin (8/9/2025).
Ia menambahkan, tekanan fiskal ini akan semakin berat pada tahun depan. Jika di 2025 pemotongan dana transfer daerah mencapai Rp 50,59 triliun, maka di 2026 jumlahnya diperkirakan melonjak hingga mendekati Rp 300 triliun.
Hal ini, menurut Bob, akan menjadi ujian kepemimpinan pemerintah pusat dalam bekerja sama dengan daerah, utamanya Purbaya sebagai Menkeu baru.
“Ini akan menjadi batu ujian terhadap Pak Purbaya ke depan, terutama menghadapi APBN 2026. Di tahun 2025 dana alokasi daerah yang dipotong itu sekitar Rp 50 triliun. Itu sudah membuat pemerintah daerah kalap dengan menaikkan pajaknya, seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor, yang tentunya memberi tambahan beban kepada masyarakat yang daya belinya sudah lemah,” ujarnya.
Bob menyatakan, pemerintah pusat tidak bisa membiarkan daerah menghadapi tekanan ini sendirian. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar dampak pemotongan dana transfer tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
“Tahun depan dana transfer ke daerah akan dipotong lagi, lebih besar lagi. Sampai mendekati Rp 300 triliun. Bagaimana daerah menghadapi ini? Kan daerah juga tidak bisa ditinggal sendiri oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian keuangan,” jelas Bob.
Selain tantangan domestik, Bob juga menyoroti faktor eksternal. Salah satunya adalah potensi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana menaikkan tarif impor.
Kebijakan ini dikhawatirkan memicu inflasi di AS, kenaikan suku bunga, hingga risiko capital outflow yang bisa menekan Indonesia.
“Lalu kita juga menghadapi dinamika global, seperti kebijakan Trump yang menaikkan tarif. Yang harus diantisipasi kalau kenaikan tarif itu benar-benar dilaksanakan, kemungkinan akan terjadi kenaikan harga di US, kemudian pemerintah US yang dikhawatirkan akan menaikkan interest dan itu akan menyebabkan tekanan capital outflow,” kata Bob.
Menurutnya, tantangan ini akan menguji kemampuan Purbaya dalam menjaga stabilitas moneter dan fiskal di tengah tekanan global.
Dunia internasional, tentu akan membandingkan kinerja Purbaya dengan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal mampu menjaga disiplin fiskal dan kepercayaan investor.
“Hal ini juga harus diantisipasi oleh kementerian keuangan kita, menteri keuangan bagaimana menghadapi tekanan moneter. Jadi memang cukup challenging bagi seorang Pak Purbaya,” ungkapnya.
Sumber : Tribunnews.com
WA only
Leave a Reply