Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan terus berupaya menyelaraskan kebijakan pajak dengan strukur ekonomi di Indonesia sekaligus sistem perpajakan global.
Menurut Purbaya, penyelarasan kebijakan pajak ini menjadi salah satu strategi yang akan ditempuh guna mengoptimalisasi pendapatan negara 2026.
“Kita mendorong agar sistem perpajakan compatible dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Tidak hanya itu, Purbaya menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memantau dan mendorong efektivitas reformasi perpajakan yang selama ini dijalankan. Menurutnya, salah satu output dari reformasi tersebut yakni peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Ditambah lagi, dia menilai penting pula untuk mendongkrak kinerja pengolahan sumber daya alam, aset negara dan inovasi layanan. Sederet upaya ini akan menjadi bekal untuk mencapai target pendapatan negara dan menjaga iklim investasi 2026.
Selain mengoptimalisasi pendapatan negara, APBN tahun depan juga perlu diarahkan untuk mendorong belanja yang berkualitas. Terlebih, rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan 8 agenda prioritas.
Kemudian, pemerintah juga perlu mendesain pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Caranya, mengendalikan utang dalam batas aman serta memastikan Danantara berperan mengakselerasi investasi yang masuk ke Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian. Kemudian, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan guna mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, serta mendukung agenda pembangunan, maka RAPBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi tersebut akan ditempuh,” tutup Purbaya.
Sumber : DDTC
Leave a Reply