Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan sejumlah strategi yang akan menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan penerimaan negara pada awal tahun 2026.
Upaya itu mencakup penguatan layanan elektronik, optimalisasi basis data, hingga perluasan cakupan pajak di sektor digital.
Bimo menjelaskan, DJP akan melanjutkan penguatan sistem pelayanan elektronik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Penyempurnaan prosedur bisnis (probis) yang dikembangkan melalui platform Coretax juga menjadi bagian penting dalam pengawasan pembayaran masa, pemenuhan kewajiban pajak tahun berjalan, serta pengujian kepatuhan untuk tahun-tahun sebelumnya.
“Kita akan lebih memperbaiki dan lebih memperkuat sistem pelayanan elektronik termasuk juga probis-probis yang sudah semakin bagus yang dikerjakan dengan Coretax untuk pembayaran masa, kewajiban pajak tahun berjalan, maupun untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak tahun sebelumnya,” ujar Bimo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (20/11/2025).
Untuk menekan potensi kritik mengenai pendekatan penegakan yang tidak tepat sasaran, atau sering disebut “berburu di kebun binatang,” DJP akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data.
Selain itu, DJP juga mulai menguji sejumlah kebijakan perluasan basis pajak sesuai arahan pemerintah. Salah satu fokusnya adalah sektor digital, termasuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan berbagai bentuk transaksi digital lainnya.
“Apakah itu nanti untuk perdagangan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan,” katanya.
Di sisi internal, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi juga akan diperkuat agar selaras dengan dinamika ekonomi nasional.
Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah peningkatan kerja sama lintas instansi, khususnya dengan lembaga penegak hukum serta lembaga pelayanan perizinan.
Sumber : Kontan.co.id
WA only
Leave a Reply