Piutang Pajak Tembus Rp 139 Triliun, Bos Pajak: 100 Penunggak Pajak Jadi Prioritas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perkembangan terbaru penanganan tunggakan pajak sepanjang 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, saldo piutang pajak neto setelah dikurangi penyisihan piutang per awal 2025 tercatat mencapai Rp 35,25 triliun. Piutang ini sebagian besar merupakan piutang berumur kurang dari satu tahun.

Namun dinamika selama tahun berjalan menunjukkan tambahan piutang yang sangat signifikan. Hingga akhir September 2025, terdapat penambahan saldo piutang pajak sebesar Rp 139,83 triliun.

“Di periode yang sama juga terdapat pelunasan piutang sebesar Rp 81,29 triliun,” ujar Bimo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/11/2025).

Untuk mempercepat pencairan tunggakan, DJP mengintensifkan seluruh jalur penagihan aktif, mulai dari pendekatan lunak hingga tindakan tegas.

“Upaya pencairan tunggakan pajak kami lakukan melalui serangkaian tindakan penagihan aktif mulai dari pendekatan persuasif hingga hard collection,” katanya.

Salah satu terobosan yang diterapkan adalah email blast dengan pendekatan bilateral insight, yang digunakan sebagai notifikasi awal kepada penunggak. 

Jika tetap tidak ada respons, DJP akan menerbitkan surat teguran hingga surat paksa.

Apabila langkah administratif tidak efektif, DJP bergerak ke tahap berikutnya, yakni penyitaan aset, pemblokiran rekening, hingga penerapan sanksi pembatasan kebebasan berupa pencegahan (cekal). 

Bahkan dalam kondisi tertentu, otoritas pajak dapat melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak yang tidak kooperatif.

Lebih jauh, Bimo menegaskan bahwa strategi optimalisasi penerimaan negara difokuskan pada percepatan pencairan penunggak pajak prioritas, yaitu kelompok 100 besar di level nasional, kantor wilayah (Kanwil), dan kantor pelayanan pajak (KPP).

Sumber : Kontan.co.id