Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan melakukan pembenahan habis-habisan atas kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini tidak terlepas dari kinerja penerimaan pajak yang tidak mencapai target pada akhir tahun 2025. Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target sebesar Rp2.189,3 triliun.
“Jadi dalam waktu satu sampai dua bulan DJP akan kami perbaiki. termasuk menggalakkan Coretax dan sistem lainnya,” ucap Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (8/1/2026).
Purbaya mengatakan Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar konsisten dalam melakukan reformasi terkait kinerja DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari penelusuran yang dilakukan Kemenkeu, ditemukan penyelewengan pembayaran pajak juga dilakukan perusahaan baja asal China. Hal ini dilakukan melalui modus dengan cara pengusaha tersebut mendirikan perusahaan di Indonesia dan memakai identitas sebagai penduduk asli Indonesia. Imbasnya transaksi dari perusahaan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Pengusahanya dari china, punya perusahaan di sini, orang china semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien dengan cara cash based, ga bayar PPN, saya rugi banyak. Nanti kami tindak dengan cepat,” kata Purbaya.
Purbaya menuturkan dari kajian yang dilakukan bila transaksi tersebut terserap sepenuhnya maka pemerintah dapat mendapatkan penerimaan sebesar Rp4 triliun per tahun dari satu perusahaan. Bila penyelewengan dapat diatasi maka jumlah penerimaan negara yang diterima dapat lebih besar.
“Yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya, yang bea cukai seperti itu juga. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan,” tegas Purbaya.
Sumber : investor.id
WA only
Leave a Reply