Menteri Keuangan ingin evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat Bea dan Cukai.
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal melakukan perombakan besar-besaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu). Langkah ini ditempuh dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan kinerja aparat Bea Cukai.
Purbaya memastikan ia akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat, termasuk yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Ia menegaskan, perombakan tersebut mencakup hamptr seluruh pejabat di direktorat tersebut, kecuali posisi Direktur Jenderal yang saat ini diduduki oleh Djaka Budhi Utama.
“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Jadi saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen, di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya. Terus seluruh kanwil yang mengawasi pelabuhan,” ujar Purbaya, Selasa (27/1).
Tak hanya rotasi jabatan, Purbaya menyebut sebagian pejabat akan dinonaktifkan sementara, terutama yang menangani kasus-kasus besar. “Sebagian saya rumahin,” tandas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti keberadaan perusahaan perusahaan yang dinilai tidak jelas dan berpotensi menimbulkan praktik menyimpang di sektor kepabeanan. Ia memastikan pergantian pejabat akan dilakukan dari level terbawah hingga atas di titik-titik rawan tersebut.
Sebagai bagian dari pembenahan sistem, Purbaya juga mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk akal imitasi (AI) untuk mendeteksi praktik underinvoicing yang selama ini merugikan. Menurut dia, kombinasi perombakan struktural dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja Bea dan Cukai secara menyeluruh.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, perombakan pejabat Bea Cukai mencerminkan masih seriusnya persoalan kebocoran penerimaan negara dan lemahnya tatakelola pengawasan kepabeanan. Selama ini, pelabuhan jadi titik rawan karena nilai transaksi yang sangat besar serta tingginya diskresi petugas di lapangan.
“Data Kementerian Keuangan memang menunjukkan penerimaan kepabeanan dan cukai 2025 tumbuh, tetapi tax gap dari aktivitas impor terutama undervaluation dan salah klasifikasi masih besar,” ujar Rizal, kemarin.
Sistem remunerasi
Menurut Rizal, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta berbagai kasus penindakan membuktikan pelabuhan jadi simpul krusial praktik pelanggaran. Sebab itu, “Tugas utama atau pertama adalah pejabat baru harus me- nyelesaikan dan menutup celah ke bocoran secara sistemik bukan sekadar penindakan kasus per kasus,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengatakan, salah satu pekerjaan rumah besar untuk Bea Cukai adalah perombakan sistem remunerasi pegawai dari berbasis aktivitas kegiatan menjadi outcome. “Misalnya berapa banyak barang ilegal yang gagal masuk dan sebagainya,” kata Bhima.
Selain itu, Bhima menekankan perlunya penguatan whistie blowing system untuk meningkatkan pengawasan internal, serta penerapan pertukaran data barang lintas negara. Menurut dia, selisih klasifikasi barang atau HS Code masih kerap terjadi di hampir sebagian besar ekspor komoditas.
Sumber : Harian Kontan Rabu, 28 Januari 2026 hal 2
WA only
Leave a Reply