Belanja Negara Membesar, Risiko Fiskal Menguat

Sumber : Harian Kontan, Selasa 10 Februari 2026, Hal 2.

Moody’s memperingatkan bahwa strategi pemerintah Indonesia yang mengandalkan ekspansi belanja publik berisiko menekan fiskal di tengah basis penerimaan negara yang masih lemah. Dalam riset tanggal 5 Februari 2026, Moody’s menilai kemampuan pemerintah memperluas basis pajak belum sebanding dengan rencana belanja, termasuk untuk program sosial berskala besar.

Risiko ini kian menonjol mengingat defisit APBN 2025 telah mencapai 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp695,1 triliun, yang hampir menyentuh batas aman 3% PDB. Moody’s menilai pelebaran belanja berpotensi mempersempit ruang fiskal, mengingat ukuran anggaran pemerintah relatif kecil dibandingkan skala ekonomi nasional.

Pemerintah menepis kekhawatiran tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran fiskal dan defisit masih terkendali. Pemerintah tetap fokus memperkuat fundamental ekonomi dan mendorong belanja sejak awal tahun.

Namun, kehati-hatian Moody’s tercermin dari penurunan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga pemeringkat ini menyoroti menurunnya konsistensi kebijakan dan lemahnya komunikasi pemerintah yang memicu volatilitas pasar keuangan.

Moody’s menegaskan bahwa outlook dapat kembali stabil jika pemerintah memperkuat konsistensi kebijakan dan reformasi pendapatan.