Nilai tukar rupiah kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Pada akhir perdagangan Selasa (7/4), kurs spot rupiah turun 0,41% ke level Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) kemarin berada di level Rp17.092 per dolar AS.
Kurs rupiah yang kian tertekan bakal berimbas terhadap kemampuan fiskal RI. Pasalnya, rupiah bergerak semakin menjauhi asumsi rata-rata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp16.500 per dolar AS. Adapun rata-rata kurs spot rupiah sepanjang 2026 berjalan ini adalah Rp16.869 per dolar AS.
Jika merujuk pada sensitivitas Rancangan APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS bisa menambah penerimaan negara Rp5,3 triliun. Namun, pelemahan tersebut juga ikut menambah belanja negara, terutama melalui pembayaran bunga utang dan subsidi, sebesar Rp6,1 triliun. Alhasil secara neto, setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS menambah defisit anggaran Rp800 miliar.
Persoalannya, saat ini pemerintah juga berjibaku menjaga agar defisit APBN 2026 tetap di bawah batas aman. Sebab, lonjakan harga minyak global membuat anggaran subsidi energi membengkak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pemerintah telah melakukan simulasi dengan nilai tukar rupiah di level tertentu dan bukan dari asumsi dalam APBN. Namun, Purbaya enggan menyebut level yang dimaksud.
“Angka simulasi itu rupiahnya bukan dari APBN, sudah dinaikkan ke level tertentu. Jadi kurs rupiah saat ini masih dalam hitungan skenario,” tutur Purbaya, kemarin.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan, stabilitas rupiah menjadi prioritas utama bank sentral. “BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki dan juga kebijakan OM untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” tutur Destry dalam keterangan tertulis, kemarin.
Destry menegaskan, BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market, domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun non-deliverable forward (NDF) di offshore market.
Arah Subsidi
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet membeberkan, dengan asumsi APBN 2026 di Rp16.500 per dolar AS, deviasi dari level rupiah saat ini mencapai Rp600. Merujuk data sensitivitas, maka pelemahan rupiah tersebut bakal menambah defisit anggaran sekitar Rp4,8 triliun.
Yusuf mewanti-wanti, tekanan kurs hampir selalu datang bersamaan dengan dinamika lain, terutama harga minyak mentah. Ini akan menentukan arah belanja subsidi. Kalkulasi Yusuf, dalam skenario moderat, dengan rata-rata harga minyak di US$100 per barel dan nilai tukar rupiah di rentang Rp16.500 hingga Rp17.000, serta ditopang dengan efisiensi belanja sekitar Rp100 triliun hingga Rp800 triliun, maka defisit berpotensi dijaga di kisaran 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dalam situasi tekanan fiskal seperti sekarang, diperlukan keberanian untuk melakukan reprioritisasi, memastikan setiap rupiah belanja benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata,” tandas Yusuf.
Yusuf menyebut, pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar efisiensi tak menahan pertumbuhan. Belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat tetap harus dijaga. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman juga menilai, pemerintah perlu memangkas belanja nonprioritas dan menjaga disiplin fiskal. “Bukan mengandalkan SAL atau pembiayaan tambahan,” ungkapnya.
Sumber : Harian Kontan, Rabu, 8 April 2026, Hal 1.
WA only
Leave a Reply