Arah kebijakan fiskal Indonesia masih menja di sorotan di tengah berbagai tekanan. Apalagi, sejak memanasnya konflik Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak global.
Sorotan kian tajam setelah kabar pencopotan dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemkeu) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencuat. Dua pejabat tersebut adalah Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirmuan dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.
Purbaya belum mengungkapkan alasan di balik keputusan itu. Ia juga belum menyebutkan siapa pejabat definitif yang akan mengisi dua posisi penting tersebut.
Langkah Purbaya dinilai tidak lazim, mengingat keduanya memegang peran strategis dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan fiskal. Di tengah meningkatnya tekanan eksternal, dinamika di internal otoritas fiskal ini berpotensi memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kredibilitas pengelolaan anggaran negara.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perombakan di posisi kunci tersebut dapat menjadi sinyal adanya tekanan dalam pengelolaan fiskal. “Ini menjadi alarm bahwa ada risiko besar di pengelolaan anggaran,” ujar Bhima, Kamis (23/4).
Menurut Bhima, arus kas APBN berpotensi menghadapi tekanan seiring besarnya ke butuhan pembiayaan program prioritas, seperti program makan bergizi gratis (MBG), di tengah kewajiban belanja rutin dan pembayaran bunga utang. Kondisi tersebut, lanjut Bhima, berisiko memengaruhi kepercayaan investor, jika di ikuti ketidakpastian arah ke bijakan fiskal ke depan.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede juga mewanti-wanti momentum per gantian pejabat tersebut. Pasalnya kondisi fiskal dalam negeri tengah menghadapi tekanan signifikan.
Hingga kuartal I-2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 574,9 triliun dan belanja mencapai Rp 815 triliun. Alhasil, defisit melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Fiskal memang masih berjalan, tetapi sedang berada dalam fase yang menuntut koordinasi sangat rapat karena belanja dipercepat dan tekanan global masih tinggi,” jelas Josua, Kamis (23/4).
Josua juga mewanti-wanti pergantian mendadak posisi strategis tersebut berpotensi memengaruhi persepsi pasar terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal. Terutama jika tidak disertai penjelasan yang jelas dari pemerintah.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai, keputusan penggantian pejabat tersebut tidak bisa dilihat sebagai langkah administratif biasa. Dalam jangka pendek, pasar berpotensi merespons secara hati-hati, bahkan bisa memunculkan persepsi adanya ketidakstabilan internal, jika komunikasi pemerintah tidak solid.
Sementara dalam jangka menengah-panjang, dampaknya sangat tergantung pada siapa penggantinya dan arah kebijakan setelah ini. Jika penggantinya lebih teknokratis dan kuat dalam eksekusi, hal ini bisa memperbaiki kinerja APBN.
“Tapi kalau pergantian ini membuka ruang politisasi bijakan fiskal, nah justru bisa berbahaya. Karena di sini kita bicara soal kepercayaan investor, biaya utang negara, sampai stabilitas makro,” papar Ronny.
Sumber : Harian Kontan, Jum’at 24 April 2026, Hal 1
WA only
Leave a Reply