Ditjen Pajak (DJP) menggelar Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 serta kick-off uji coba penerapan cooperative compliance melalui tax control framework (TCF) dan integrasi data.
Kedua agenda ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli 2026.
“Forum ini kami jadikan ruang untuk berdiskusi tidak hanya mengenai perpajakan. Lebih dari pada itu, ini merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi, menyamakan persepsi, membangun trust, dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Senin (13/7/2026).
Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 digelar dengan tema Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global.
Menurut Bimo, tema ini amat relevan di tengah dinamika global serta tantangan fiskal yang makin kompleks. “Tema ini mengingatkan kita PR yang selalu berlanjut dari tahun ke tahun, peningkatan tax ratio sebagai salah satu prasyarat dasar ketahanan fiskal,” ujar Bimo.
Saat ini, Bimo mengatakan DJP telah meningkatkan kinerja secara signifikan. Hal terbukti pada meningkatnya kontribusi pengujian kepatuhan material terhadap penerimaan.
“Kinerja pajak 2026 menunjukkan penguatan struktural sistem perpajakan, bukan hanya bergantung pada booming komoditas maupun program yang terkait dengan pengampunan perpajakan,” ujar Bimo.
Namun, peningkatan kepatuhan tidak sepenuhnya cukup untuk mencapai target tax ratio yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan tax ratio memerlukan dukungan dalam bentuk perluasan basis pajak dan optimalisasi pajak sektor digital.
“Perluasan basis harus dimulai dengan mentransformasi aktivitas ekonomi informal ke dalam sistem formal lewat kolaborasi nasional. DJP tidak bisa berdiri sendiri, semuanya nanti diintegrasikan dalam sistem perpajakan yang lebih akuntabel, berintegritas, transparan, dan pasti,” ujar Bimo.
Penyelenggaraan forum silaturahmi dan dialog hari ini diharapkan bisa melahirkan gagasan dan semangat untuk bersinergi lintas sektor demi penerimaan negara.
Terkait dengan kick-off uji coba cooperative compliance melalui TCF dan integrasi data pajak, Sekretaris Dirjen Pajak Nurbaeti Munawaroh mengatakan program ini menandai pergeseran hubungan wajib pajak dan fiskus menuju hubungan yang berbasis pada keterbukaan, kepercayaan, akuntabilitas, dan integrasi data.
Beberapa wajib pajak badan yang turut serta sebagai mitra dalam uji coba ini antara lain Pertamina, PLN, Pelindo, dan beberapa korporasi swasta.
“Pertamina, PLN dan Pelindo, serta wajib pajak sektor swasta yang pada awal ini akan menjadi mitra dan selanjutnya akan diperluas secara bertahap,” ujar Nurbaeti.
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply