JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah keringanan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya berupa peluang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa outsourcing dan percepatan pencairan restitusi pajak sektor tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keprihatinan Presiden itu berangkat dari kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta garmen terhadap PDB dan tenaga kerja di Indonesia.
Kegiatan perekonomian dari industri tersebut, terang Airlangga, menyumbang 0,97% terhadap PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja, serta menghasilkan ekspor senilai US$12 miliar. Terdapat setidaknya lima arah penguatan sektor tersebut, di antaranya berupa dukungan restrukturisasi, insentif dan pembiayaan.
Terkait dengan dukungan tersebut, pemerintah tengah mengkaji peluang pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday, evaluasi PPN bagi industri TPT berorientasi ekspor, serta penguatan peran Danantara, perbankan, reinvestasi maupun modal kerja.
“Bapak Presiden juga meminta agar terkait dengan PPN terutama untuk alih daya [outsourcing] itu diberikan kebijakan khusus, dan juga Bapak Presiden meminta agar restitusi di sektor ini bisa segera diselesaikan,” terangnya pada Antara Business Forum, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Airlangga menyebut fasilitas keringanan PPN yang tengah dikaji mencakup pembebasan. Fasilitas ini diberikan untuk kegiatan outsourcing industri tekstil, mengingat adanya perbedaan volume produksi secara musiman khususnya bagi industri berorientasi ekspor.
“Industri tekstil, kan, mempunyai siklus yang tidak sama, karena mereka yang berorientasi ekspor itu ada pesanan winter, summer, autumn, fall. Itu biasanya volumenya tidak sama, sehingga pada saat volume tidak sama ada outsourcing. Pada saat dia berproses sebagian outsourcing, itu lagi dibahas supaya PPN-nya mendapatkan fasilitas. Salah satunya [pembebasan],” jelas Airlangga.
Airlangga juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak.
Menurut mantan Menteri Perindustrian ini, industri tekstil yang berorientasi ekspor biasanya mengajukan restitusi atas PPN yang dibayarkan ke negara. Presiden Prabowo disebut meminta agar proses pencairan restitusi sektor ini tidak berlangsung lama.
“Hasilnya ya tadi kami masih kaji dalam waktu dekat, beberapa industri diberi kemudahan seperti arahan Pak Presiden. Harapannya tahun ini,” ujar Airlangga.
Selain fasilitas dan kemudahan perpajakan, Presiden juga disebut meminta penguatan pasokan bahan baku dari dalam maupun luar negeri. Kemudian, Kepala Negara turut meminta harmonisasi tarif kebijakan hulu dan hilir serta penertiban impor barang ilegal.
Penertiban barang ilegal maupun selundupan turut dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.
Sumber : bisnis.com
WA only
Leave a Reply