DJP Janji Konsumen Tak Dipungut PPN Dua Kali lewat SPP-TDLN

BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak akan menyebabkan konsumen membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dua kali atas transaksi yang sama.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan SPP-TDLN telah dirancang untuk mencegah terjadinya pemungutan PPN berganda. 

Sistem tersebut akan mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang sebelumnya telah dikenakan PPN melalui mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“SPP-TDLN juga dirancang untuk mencegah pemungutan PPN berganda,” kata Bimo dalam Media Gathering, Kamis (1/10/2026).

Bimo menjelaskan, apabila suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut PPN oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan kembali dipungut melalui SPP-TDLN.

DJP mencatat terdapat sekitar 260 penyedia jasa digital yang telah melakukan pemungutan PPN PMSE. Transaksi yang telah dipungut oleh platform tersebut akan ditandai dalam sistem sehingga tidak dikenakan pemungutan kembali melalui SPP-TDLN.

“Ini tidak dipungut double di SPP-TDLN. Sudah kita flag atas transaksi tersebut dilakukan pemungutan yang dilakukan oleh platformnya sendiri,” kata Bimo.

Hanya Objek PPN

SPP-TDLN sendiri telah mulai diterapkan sejak 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk mendukung pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud maupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Transaksi yang dapat masuk dalam mekanisme tersebut antara lain pembelian software dan aplikasi, layanan cloud, streaming, digital entertainment, langganan layanan artificial intelligence (AI), informasi digital, hingga game online.

Namun, Bimo menegaskan tidak semua transaksi dari luar negeri otomatis dikenakan PPN melalui SPP-TDLN. Pemungutan hanya dilakukan atas transaksi yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN.

Transfer dana personal dan remitansi pekerja migran dari luar negeri ke Indonesia juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.

Sumber : kontan.co.id