DJP Terima Laporan Baru soal PPN Digital Luar Negeri dan Pajak Pedagang Marketplace

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan menerima dua laporan terkait dengan hasil implementasi dua kebijakan pajak baru, yakni Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan pajak pedagang melalui marketplace. 

Untuk diketahui, implementasi SPP-TDLN dimulai pada September 2025 yang melibatkan BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara (Persero) serta lima bank himbara dan satu teknologi finansial (fintech) guna memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa kena pajak dari luar negeri. 

Beberapa hari setelahnya, pemerintah juga mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap pedagangan e-commerce melalui sejumlah perusahaan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan Lazada. 

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut lima himbara yang dilibatkan dalam SPP-TDLN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Satu tekfin yang dilibatkan sebagai pemungut yaitu LinkAja. 

Bimo mengklaim sistem yang melengkapi mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini sudah menangkap jutaan transaksi antara wajib pajak dalam negeri dan penyedia barang/jasa luar negeri. Namun, dia menyebut nilai PPN yang sudah berhasil dipungut baru akan dilaporkan jelang akhir bulan ini. 

“Sejak go-live, SPP-TDLN sudah memroses jutaan transaksi.

ini masih dalam proses rekonsiliasi dan laporannya akan diperoleh, estimasi kami akhir bulan ini, jadi kami belum bisa mendapat angkanya,” paparnya, dikutip Senin (16/11/2026).

Selanjutnya, Bimo menyebut terdapat 30 calon pemungut atau issuer tambahan yang akan ikut dilibatkan. Semuanya masih dalam tahap penyiapan sistem serta stabilisasi. 

Adapun mengenai pemungutan PPh pedagang di empat marketplace, otoritas pajak menargetkan untuk mendapatkan laporannya juga jelang akhir bulan ini. Implementasinya sudah berjalan satu bulan yakni 1 Oktober 2026. 

“Realisasi dari implementasi program ini akan mulai dilaporkan November ini. Jadi, 15 November pembayarannya, kemudian 20 November pelaporannya,” tuturnya. 

Sumber : ekonomi.bisnis.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only