Pelaku industri mewanti-wanti risiko pengetatan likuiditas hingga penundaan ekspansi usaha usai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana optimalisasi setoran dari sejumlah sektor industri utama seperti manufaktur.
Adapun, upaya optimalisasi penerimaan oleh otoritas fiskal merupakan upaya menggenjot sisa target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada dua bulan terakhir 2026.
Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin menyatakan pada prinsipnya memahami dan mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara guna menjaga kesinambungan fiskal nasional.
“Namun, kami berharap upaya optimalisasi tersebut, khususnya melalui dinamisasi kenaikan angsuran PPh [pajak penghasil] Pasal 25, dilakukan secara selektif, proporsional, dan benar-benar berdasarkan kondisi aktual kinerja masing-masing perusahaan,” ujar Dadang kepada Bisnis, Senin (16/11/2026).
Gamma memandang perlunya pendekatan kebijakan dari tiga sudut pandang utama sekaligus. Pertama, dari perspektif fiskal, kebutuhan negara untuk mendongkrak pendapatan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kondisi objektif perusahaan.
Kedua, dari perspektif industri, tingginya angka Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang berada di zona ekspansi beberapa bulan belakangan tidak serta-merta menggambarkan bahwa seluruh subsektor mengalami peningkatan omzet, utilisasi kapasitas, margin, dan laba yang merata.
Ketiga, dari perspektif kebijakan industri, pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara target penerimaan jangka pendek dan keberlangsungan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang.
Apalagi, Dadang mengingatkan bahwa khusus para pelaku usaha di sektor permesinan dan pengerjaan logam masih menghadapi tekanan yang cukup berat di tengah pasar domestik yang masih dibanjiri oleh produk mesin serta barang modal impor.
Selain itu, kemampuan industri mesin dalam negeri untuk memperluas penguasaan pasar dan mengerek utilisasi kapasitas produksi belum berkembang sesuai harapan. Menurut Dadang, berbagai program strategis pemerintah dan aliran investasi dari Danantara yang diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi industri nasional belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku industri permesinan dan pengerjaan logam.
“Keterlibatan industri manufaktur domestik dalam rantai pasok proyek-proyek tersebut masih perlu diperkuat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Gamma mewanti-wanti agar kebijakan dinamisasi pajak didasarkan pada peningkatan penghasilan dan kemampuan ekonomi perusahaan yang terukur, bukan semata-mata karena sektor manufaktur secara agregat dinilai bertumbuh.
Pelaku usaha berharap tidak ada praktik yang dipersepsikan sebagai ijon pajak, yaitu percepatan pembayaran kewajiban yang belum mencerminkan pajak terutang secara aktual demi memburu target tutup tahun.
“Perlu dibedakan secara tegas antara dinamisasi yang memang memiliki dasar perhitungan dan pemungutan yang sah dengan tekanan untuk mempercepat setoran demi mengejar target penerimaan akhir tahun,” tegas Dadang.
Dia khawatir, jika tidak dikendalikan secara hati-hati maka upaya memburu penerimaan jangka pendek dikhawatirkan justru menggerus likuiditas korporasi, modal kerja, dan pada akhirnya memangkas kemampuan industri untuk berinvestasi serta melakukan ekspansi.
Gamma pun berharap pemerintah tidak hanya memandang industri manufaktur sebagai sumber penerimaan pajak semata, melainkan sebagai basis produksi nasional yang wajib dikawal penguatannya.
Dadang menekankan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan industri harus berjalan beriringan. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan negara harus tetap menjaga daya saing, keberlangsungan usaha, investasi, dan pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri.
“Jangan sampai industri yang sedang berjuang meningkatkan kapasitas dan daya saingnya justru mendapatkan tambahan tekanan pada saat ekosistem industrinya sendiri belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan,” tutupnya.
Kejar Target Pajak
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan telah siapkan serangkaian strategi intensifikasi dan ekstensifikasi agar kekurangan target penerimaan pajak yang masih besar bisa terkumpul dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Dengan proyeksi penerimaan pajak dalam Lapsem I sebesar Rp2.310,8 triliun, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Kebutuhan tersebut setara dengan penerimaan rata-rata Rp257 triliun per bulan. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata penerimaan pajak selama Januari–Oktober 2026 yang mencapai sekitar Rp179,68 triliun per bulan.
Singkatnya, DJP perlu upaya lebih dalam mengumpulkan kebutuhan penerimaan tersebut. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto pun memaparkan bahwa salah satu upaya yang akan dilakukan otoritas pajak adalah dengan memusatkan fokus potensi penerimaan ke sektor-sektor utama.
“Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami, mulai dari trading [perdagangan], manufacturing [manufaktur], jasa perusahaan, serta transportasi, pergudangan, dan pengangkutan,” jelas Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).
Sumber : ekonomi.bisnis.com

WA only
Leave a Reply