Simak, Begini Ketentuan PSA Klaster Penagihan

Ditjen Pajak (DJP) merilis panduan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster penagihan.

Merujuk pada leaflet resmi DJP, kebijakan ini memberikan keringanan sanksi administratif hingga 100% atas dokumen ketetapan atau tagihan pajak tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendorong perekonomian nasional.

“Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas dokumen ketetapan/tagihan pajak tertentu, dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dan persyaratan permohonan,” tulis DJP dalam leaflet PSA Klaster Penagihan, dikutip pada Selasa (18/11/2026).

Secara umum, fasilitas PSA klaster penagihan mencakup surat ketetapan pajak (SKP) maupun surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026. Klaster ini juga mencakup STP bunga keterlambatan pembayaran yang terbit pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.

Untuk mempermudah, DJP membagi fasilitas ini ke dalam 3 skema utama dengan besaran pengurangan sanksi yang bergantung pada periode pelunasan.

Pertama, skema I untuk surat ketetapan (SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 dan tidak diajukan keberatan. Apabila wajib pajak melunasi pokok pajak pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, sanksi akan dihapus sebesar 100%.

Sementara itu, pelunasan pokok pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 mendapatkan pengurangan sanksi 50%. Lalu, pelunasan pokok pada 1 April hingga 30 Juni 2027 diberikan pengurangan sanksi sebesar 25%.

Apabila pokok pajak sudah lunas sebelum 8 Oktober 2026, wajib pajak cukup membayar 10% sanksi pada periode 8 Oktober–31 Desember 2026 untuk memperoleh pengurangan sanksi 90%. Wajib pajak juga bisa membayar 25% sanksi pada 1 Januari–30 Juni 2027 untuk pengurangan sanksi 75%.

Kedua, skema II untuk STP bunga keterlambatan pembayaran (Pasal 19 ayat (1) UU KUP dan Pasal 11 ayat (3) UU PBB) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 maupun pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.

Ketentuan besaran keringanannya serupa dengan skema I, yakni penghapusan sanksi 100% jika pokok atau utang pajak dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Lalu, pengurangan 50% jika dilunasi pada 1 Januari–31 Maret 2027. Kemudian, pengurangan 25% untuk pelunasan pada 1 April–30 Juni 2027.

Ketiga, skema III untuk STP sanksi lainnya (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan (2a), Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (4) UU KUP) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026. Misal, denda terlambat lapor SPT atau terlambat membuat faktur pajak.

Pada skema ini, wajib pajak memperoleh pengurangan sanksi 90% apabila membayar 10% sanksi pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Wajib pajak juga bisa mendapat pengurangan sanksi 75% jika membayar 25% sanksi pada 1 Januari–30 Juni 2027.

DJP menegaskan fasilitas PSA klaster penagihan tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem coretax pada menu Layanan WP > Buat Permohonan Layanan Administrasi > AS.26-03.

Dalam pengajuannya, wajib pajak wajib melampirkan surat permohonan (satu permohonan untuk satu STP) beserta 2 surat pernyataan bermeterai. Kedua pernyataan tersebut meliputi pernyataan sanksi timbul karena kekhilafan/bukan kesalahan wajib pajak (format Lampiran G) dan pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain (format Lampiran F).

Sebagai informasi, permohonan PSA dapat diajukan paling banyak 2 kali. Jika permohonan pertama ditolak atau dikabulkan sebagian, permohonan kedua dapat disampaikan paling lama 3 bulan sejak keputusan pertama dikirimkan.

Sumber : ddtc.co.id

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only