Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Papua, Papua Barat dan Maluku (DJP Kemenkeu Papabrama) memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah Tiket Penerbangan sebesar enam persen bagi masyarakat Papua dalam periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kepala Kantor Wilayah DJP Kemenkeu Papua, Papua Barat dan Maluku, Dudi Edendi Karnawidjaya di Jayapura, Selasa (21/10) mengatakan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Ekonomi pada periode libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
“Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku,” katanya.
Menurut Dudi, melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah maka masyarakat Papua dapat menikmati potongan harga tiket pesawat tanpa mengurangi penerimaan maskapai.
“Dengan adanya insentif ini diharapkan dapat membantu masyarakat Papua merayakan Natal bersama keluarga serta mendorong aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya siap mendampingi maskapai dan agen perjalanan di wilayah kerja Kanwil DJP Papabrama agar memahami tata cara penerapan PPN DTP.
“Dengan demikian, manfaat insentif ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan fiskal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti Tanah Papua,” katanya lagi.
Dia menambahkan insentif ini bukan hanya stimulus fiskal, tetapi juga bentuk kehadiran negara untuk memastikan seluruh warga dapat menikmati momentum liburan dengan lebih terjangkau.
“Seperti diketahui untuk tiket di Papua cukup terbilang mahal sehingga dengan adanya insentif tersebut sangat membantu biaya mudik,” ujarnya lagi.
Sumber : antaranews.com
WA only
Leave a Reply