Reformasi Fiskal Atasi Ketimpangan Daerah

Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih belum merata dan cenderung berpusat di Pulau Jawa. Kondisi tersebut diperparah de- ngan kinerja belanja pemerintah daerah (Pemda) yang terkontraksi hingga 13% sampai September 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ke- timpangan antarwilayah ini menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Kalau pertumbuhan kita enggak merata dan lambat, walaupun angka kemiskinannya rendah, tetap aja orang akan turun ke jalan pas seperti berapa bulan yang lalu,””ungkap Purba- ya, Senin (20/10).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengurai- kan beberapa hal yang dilakukan untuk mempercepat pe- merataan pertumbuhan dan memperkuat daya dorong fis- kal di daerah. Mulai dari memperkuat disiplin belanja daerah, menetapkan minimal 25%-30% APBD untuk belanja modal, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, men- dorong investasi swasta di luar Jawa melalui deregulasi perizinan dan penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta memperluas pembiayaan produktif daerah.

Selain itu, mempercepat penciptaan lapangan kerja de- ngan proyek padat karya besar yang memanfaatkan rantai pasok lokal, meningkatkan perlindungan pekerja informal dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan memperku- at basis pajak dan efisiensi fiskal daerah.

Sumber : Harian Kontan, Rabu 22 Oktober Tahun 2025